Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengingatkan setelah adanya tim investigasi untuk mengevaluasi pelayanan haji tahun ini, penting untuk mengawal tindaklanjutnya.
Dia berharap tim investigasi yang dibentuk Menteri Agama Indonesia dan Menteri Haji Arab Saudi dapat mengurai satu per satu masalah yang ada dalam pelayanan haji Indonesia.
“Kami mengapresiasi semua langkah itu. Tetapi ada baiknya investigasi bukan hanya sekadar investigasi. Kami berharap ada tindak lanjut lebih nyata dan jelas. Terutama terkait dengan poin kerja sama. Harus ada asas saling menghormati antara kedua negara. Selain itu penyelesaiannya apa? What’s next yang bisa dilakukan baik pelaksanaan ke depannya,” kata Indra kepada Media Indonesia, Senin (3/7).
Baca juga: Kemenag: Tim Investigasi Masih Mengkaji Kerugian yang Dialami Jemaah Haji Indonesia
Indra juga menekankan terkait kompensasi atau ganti rugi yang dialami jemaah selama keberangkatan dan pelaksanaan haji di Tanah Suci. Menurut dia, pemerintah Indonesia harus bisa mendiskusikan hal tersebut kepada pihak Saudi.
“Sekarang ini jemaah kita tinggal dipulangkan ya besok. Terkait pemulangan itu juga bagaimana? Jika ada hal yang merugikan bagi jemaah, apa kira-kira kompensasi yang bisa diberikan kepada jemaahnya sendiri atau pemerintah Indonesia?” ujarnya.
Baca juga: Begini Temuan Ombudsman Soal Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Ini
Dengan banyaknya persoalan dalam pelaksanaan haji tahun ini, Indra berpesan agar pemerintah Indonesia dapat membuat rancangan yang matang dan perjanjian jelas dengan pihak Saudi. Hal itu agar pelaksanaan haji dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.
“Poin penting kita ganti rugi tadi ya. entah nanti pemulangan biaya, kompensasi apa pun itu yang dianggap pantas untuk mengganti kerugian yang dialami, baik oleh pemerintah Indonesia atau jemaah itu sendiri. misalnya ganti rugi living cost, apa pun itulah,” tegas Indra.
“Terutama untuk pemerintah juga berat sebenarnya seperti kasus keterlambatan keberangkatan itu, karena pesawat yang kurang. Itu juga merugikan pemerintah Indonesia. Akhirnya harus mengeluarkan biaya ekstra, waktu ekstra untuk mengurus itu. Tahun depan, nanti perjanjian antara kedua negara ini harus lebih tegas, detil, lebih jelas tanpa mengurangi rasa saling menghormati antara kedua negara itu,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan pada haji 2024 mendatang, dengan mengacu pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
DITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tengah mengkaji ulang skema pemberangkatan petugas haji 1445 H/2024 M. Kemenag juga mengkaji sistem remunerasi petugas haji.
Ssebetulnya pelarangan beribadah haji sudah diberlakukan melalu Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 di mana terdapat jeda 10 tahun untuk haji reguler jika ingin berangkat haji.
Saat ini, ada 43 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di RS Arab Saudi. Tim KUH KJRI Jeddah akan terus melakukan pendampingan.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan masih terdapat beberapa jemaah haji tertinggal di Arab Saudi karena sakit dan hilang. Ini penjelasan Menag Yaqut.
HINGGA 23 Juli 2023 pukul 24.00 WIB jemaah haji yang telah tiba di Tanah Air sebanyak 135.475 orang, tergabung dalam 353 kelompok terbang (kloter).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved