Begini Temuan Ombudsman Soal Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Ini

ANGGOTA Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengungkapkan beberapa masalah yang ada di pelayanan haji 2023. Sejak awal pendaftaran, keberangkatan hingga pelaksanaan haji di tanah suci pelayanan untuk jemaah Indonesia, menurutnya, sangat kacau dan berantakan.

Indra membeberkan sejak pendaftaran haji dan penetapan kloter, banyak masalah yang terjadi. 

“Kalau masih ingat hacker yang menyerang Bank Syariah Indonesia, itu mempengaruhi kloter jemaah. Banyak dana haji di sana yang ketika mendata pelunasan, datanya kacau. Jadi agak terlambat penentuannya,” ungkap Indra kepada Media Indonesia, Jumat (30/6).

Baca juga : Pertemuan Para Elit Politik Di Mekkah Harus Menjadi Teladan Bagi Masyarakat

Belum lagi masalah fasilitas di asrama haji dan makanan yang dikonsumsi jemaah selama di asrama. Indra membeberkan konsumsi di asrama Bekasi, Pondok Gede dan Indramayu tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan pada jemaah.

“Ada kejadian yang kami pas datang itu tidak higienis, ada beberapa jemaah yang sakit. Kalau mereka kerja sama dengan Badan POM segala macam, ternyata masih tembus juga masalah konsumsi itu,” ujarnya.

Baca juga : Separuh Jemaah Haji Indonesia Tinggalkan Mina

“Ada lagi juga masalah saat pemberian living cost untuk jemaah. Sebelum berangkat itu kan mereka dikasih gelang, name tag segala macam, termasuk biaya hidup untuk pegangan mereka. Ternyata lucunya jemaah itu diberikan dalam bentuk rupiah. Padahal mereka seharusnya memegang uang riyal. Kalau rupiah kan merepotkan mereka, tidak semua orang juga paham bagaimana dan harus ke mana menukarkan uang itu,” jelas Indra.

Rupanya, Indra mendapat kabar di dalam asrama haji sebelum keberangkatan jemaah ke tanah suci, ada pihak swasta yang masuk yang menyediakan jasa tukar mata uang.

“Kami temukan ada money changer pihak swasta di dalam asrama. Sebetulnya memang ada tanda-tanda kesengajaan untuk berbisnis di asrama haji yang seharusnya di isolasi. Ternyata ada pihak swasta yang masuk di dalam asrama itu sebagai money changer. Itu satu catatan kami,” kata Indra.

Belum lagi masalah penerbangan untuk keberangkatan jemaah haji yang sempat tertunda akibat pesawat yang digunakan kapasitasnya kurang dari yang semestinya.

“Banyak kloter terpecah waktu berangkat. Selama dua hari atau tiga hari tertunda. Ternyata pihak Saudi Airlines ini yang memang sedari awal bermasalah. Kloter kita orangnya sebanyak 480, ternyata kapasitas pesawat hanya 405. Berarti yang 75 harus tertunda dong. Mereka otomatis rugi waktu, rugi materi, konsumsinya bagaimana dan seterusnya,” ucap Indra.

Indra mengungkapkan pihaknya akan segera mendiskusikan masalah tersebut kepada Kementerian Agama. Ia juga ingin meminta penjelasan lebih lanjut dan mencari solusi untuk penyelenggaraan haji tahun ke depan.

“Banyak sekali yang harus diperbaiki. Makanya ke depan dibicarakan kembali mulai teknis di dalam negeri bagaimana, teknis di Arab Saudi bagaimana, koordinasi antar kedua belah pihak harus lebih baik. Kami nanti akan duduk bersama,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan masalah terlantarnya jemaah haji di Musdalifah hingga masalah pelayanan lainnya akibat dari aturan pemerintah Arab Saudi itu sendiri. 

Penyelenggaraan haji yang semula ditangani antarpemerintah menjadi business to business.

“Sudah ditunjuk masyarikh itu, perusahaan swasta yang mengurusi tiga komponen penting penyelenggaraan ibadah haji, meliputi akomodasi, transportasi dan konsumsi. Nah ketika sudah diserahkan ke masyarikh, sesuai aturan, seharusnya mereka yang mengurus semuanya. Semua yang terjadi di Musdalifah kemarin itu tidak terlepas dari tanggung jawab masyarikh sebetulnya,” kata Mustolih. (Z-5)