Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengungkapkan beberapa masalah yang ada di pelayanan haji 2023. Sejak awal pendaftaran, keberangkatan hingga pelaksanaan haji di tanah suci pelayanan untuk jemaah Indonesia, menurutnya, sangat kacau dan berantakan.
Indra membeberkan sejak pendaftaran haji dan penetapan kloter, banyak masalah yang terjadi.
“Kalau masih ingat hacker yang menyerang Bank Syariah Indonesia, itu mempengaruhi kloter jemaah. Banyak dana haji di sana yang ketika mendata pelunasan, datanya kacau. Jadi agak terlambat penentuannya,” ungkap Indra kepada Media Indonesia, Jumat (30/6).
Baca juga : Pertemuan Para Elit Politik Di Mekkah Harus Menjadi Teladan Bagi Masyarakat
Belum lagi masalah fasilitas di asrama haji dan makanan yang dikonsumsi jemaah selama di asrama. Indra membeberkan konsumsi di asrama Bekasi, Pondok Gede dan Indramayu tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan pada jemaah.
“Ada kejadian yang kami pas datang itu tidak higienis, ada beberapa jemaah yang sakit. Kalau mereka kerja sama dengan Badan POM segala macam, ternyata masih tembus juga masalah konsumsi itu,” ujarnya.
Baca juga : Separuh Jemaah Haji Indonesia Tinggalkan Mina
“Ada lagi juga masalah saat pemberian living cost untuk jemaah. Sebelum berangkat itu kan mereka dikasih gelang, name tag segala macam, termasuk biaya hidup untuk pegangan mereka. Ternyata lucunya jemaah itu diberikan dalam bentuk rupiah. Padahal mereka seharusnya memegang uang riyal. Kalau rupiah kan merepotkan mereka, tidak semua orang juga paham bagaimana dan harus ke mana menukarkan uang itu,” jelas Indra.
Rupanya, Indra mendapat kabar di dalam asrama haji sebelum keberangkatan jemaah ke tanah suci, ada pihak swasta yang masuk yang menyediakan jasa tukar mata uang.
“Kami temukan ada money changer pihak swasta di dalam asrama. Sebetulnya memang ada tanda-tanda kesengajaan untuk berbisnis di asrama haji yang seharusnya di isolasi. Ternyata ada pihak swasta yang masuk di dalam asrama itu sebagai money changer. Itu satu catatan kami,” kata Indra.
Belum lagi masalah penerbangan untuk keberangkatan jemaah haji yang sempat tertunda akibat pesawat yang digunakan kapasitasnya kurang dari yang semestinya.
“Banyak kloter terpecah waktu berangkat. Selama dua hari atau tiga hari tertunda. Ternyata pihak Saudi Airlines ini yang memang sedari awal bermasalah. Kloter kita orangnya sebanyak 480, ternyata kapasitas pesawat hanya 405. Berarti yang 75 harus tertunda dong. Mereka otomatis rugi waktu, rugi materi, konsumsinya bagaimana dan seterusnya,” ucap Indra.
Indra mengungkapkan pihaknya akan segera mendiskusikan masalah tersebut kepada Kementerian Agama. Ia juga ingin meminta penjelasan lebih lanjut dan mencari solusi untuk penyelenggaraan haji tahun ke depan.
“Banyak sekali yang harus diperbaiki. Makanya ke depan dibicarakan kembali mulai teknis di dalam negeri bagaimana, teknis di Arab Saudi bagaimana, koordinasi antar kedua belah pihak harus lebih baik. Kami nanti akan duduk bersama,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan masalah terlantarnya jemaah haji di Musdalifah hingga masalah pelayanan lainnya akibat dari aturan pemerintah Arab Saudi itu sendiri.
Penyelenggaraan haji yang semula ditangani antarpemerintah menjadi business to business.
“Sudah ditunjuk masyarikh itu, perusahaan swasta yang mengurusi tiga komponen penting penyelenggaraan ibadah haji, meliputi akomodasi, transportasi dan konsumsi. Nah ketika sudah diserahkan ke masyarikh, sesuai aturan, seharusnya mereka yang mengurus semuanya. Semua yang terjadi di Musdalifah kemarin itu tidak terlepas dari tanggung jawab masyarikh sebetulnya,” kata Mustolih. (Z-5)
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved