Kemenag RI Dinilai Cukup Gigih Perjuangan Hak Jemaah Hajinya

BAGI Arab Saudi, tahun 2023 merupakan tahun pertama normalisasi penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya tak ada lagi pembatasan usia calon jemaah haji dan tak lagi pemberlakuan protokol Covid-19.

Jumlah jemaah pun berangsur menuju angka seperti sebelum pandemi di kisaran 2 juta Jemaah dari seluruh dunia. Namun angkanya masih di bawah angka terakhir sebelum pandemi di kisaran 2,6 juta jemaah.

Walaupun jumlah jemaah dari seluruh dunia baru mencapai 77% dari angka sebelum pandemi, Kementerian Agama RI mencatatkan capaian yang sangat baik.

Baca juga: Begini Temuan Ombudsman Soal Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Ini

Kemenag RI dinilai berhasil memperjuangkan kuota hingga mencapai 229.000 melampaui 100% jumlah jamaah dari masa sebelum pandemi di kisaran 221.000 jemaah haji.

Tentu bukan usaha yang mudah, faktor hubungan berkeseimbangan antar-dua pemerintahan turut menjadi penentunya.

Arab Saudi Kembali Sesuaikan Diri Pelaksanaan Ibadah Haji 

"Di tahun pertama normalisasi jumlah jemaah ini, kami saksikan pemerintah Saudi Arabia sebagai tuan rumah sedang menyesuaikan diri kembali," kata Amirul Haj Perempuan 2023, Indah P. Nataprawira, dalam keterangan pers, Sabtu (1/7).

Karena dalam tiga tahun situasi darurat pandemi (tahun 2020 hanya diikuti 1.000 jemaah domestik, pada tahun 2021 dikiuti 60 ribu jemaah domestik dan pada tahun 2022 diikuti 1 juta jemaah yang 850 ribu jemaah haji di antaranya dari seluruh dunia.

Baca juga: Separuh Jemaah Haji Indonesia Tinggalkan Mina

Dengan meredanya pandemi Covid-19, banyak instrumen penyelenggaraan haji yang harus dikembalikan performanya ke kondisi semula.

"Dengan kondisi ini seluruh jemaah dari seluruh dunia merasakan dampaknya, termasuk jemaah Indonesia yang jumlahnya terbesar," katanya.

Kemenag sebagai perwakilan negara jelas tidak mengurangi sedikitpun komitmennya untuk membersamai Jamaah Haji Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah ini.

Termasuk dalam berurusan dengan Masyariq Haji yang dipilihkan oleh pemerintahan Saudi Arabia sebagai vendor berbagai pelayanan bagi Jamaah Indonesia.

Baca juga: Tenda Overcapacity, Penambahan Kuota Haji Tidak Dibarengi dengan Penambahan Maktab

"Kami bersyukur menjadi saksi tegasnya Menteri Agama Indonesia sebagai perwakilan negara yang yang total menunjukan determinasinya membela hak jemaah Indonesia," jelas Indah.

 Tampak jelas wibawa negara hingga jemaah haji Indonesia mampu melewati kesulitannya. "Hal yang sangat disayangkan masih banyak jemaah haji dari negara lain yang masih terlantar dikarenakan situasi yang ada," katanya.

Ringankan Jemaah Akibat Situasi Tak Kondusif

"Kami Amirul Haj Indonesia menyaksikan, sebagai negara dengan jemaah terbesar, Kemenag mampu menunjukan marwah Indonesia untuk meringankan beban jemaah akibat situasi yang tidak kondusif ini," terang Indah.

Tak hanya sigap meminimalisisr dampak masalah  tapi juga dampak dari keterlambatan yang berkonsekuensi pada pembayaran dam. 

"Para alim ulama yang disertakan Kemenag sigap berijtihad dalam disiplin fikih merumuskan hasil yang meringankan beban jamaah, hingga tidak terganggu kekhusuan ibadah para jemaah," paparnya.

Baca juga: Anggota DPR Ikut Sawer Sewa Bus Angkut Jemaah Haji di Muzdalifah

Terkait adanya kekecewaan terhadap pelayanan Masyariq yang disodorkan pemerintahan Saudi Arabia, Menag Ri Yaqut Cholil Qoumas telah melakukan pertemuan dengan Menteri Haji Saudi Arabia Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah.

"Telah terjadi kesepakatan untuk memberikan kompensasi bagi setiap ketidaknyamanan jemaah Indonesia akibat situasi dan kualitas pelayanan yang tidak maksimal di berbagai sektor dari transportasi, akomodasi, konsumsi hingga sanitasi," paparnya.

Hal ini secara teknis akan ditindak lanjuti oleh Dirjen Haji Kemenag RI. Disepakati bahwa untuk detailnya pemerintah Indonesia diminta untuk menulis secara resmi detail pelanggaran Masyariq haji yang terkait.

"Inti dari pertemuan itupun mecatatkan evaluasi agar pelayanan buruk Masyariq haji Saudi Arabia tidak terulang lagi," papar Indah. (RO/S-4)