Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) didukung oleh USAID ERAT (Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat) menggelar Kompetisi ‘Wirausaha Sosial untuk Negeri’ atau ‘WiNNER’.
WiNNER merupakan kompetisi bisnis untuk para wirausaha sosial yang bertujuan mengatasi tantangan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di enam provinsi di Indonesia.
Pendaftaran WiNNER untuk Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan pada WiNNER gelombang I beberapa bulan lalu.
Baca juga: Tidak Jujur Melaporkan LHKPN, Kemenpan-RB : Sanksi Bisa Diterapkan
Saat ini, WiNNER Gelombang II akan fokus pada empat provinsi lainnya, yakni Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
"Kompetisi WiNNER berupaya untuk menjalin simbiosis mutualiasme, dimana pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki sumber daya namun butuh percepatan penyelesaian masalah terhadap isu prioritas dan wirausaha sosial yang menawarkan solusi dengan inisiatif baru atau inovasi yang dapat membantu memecahkan persoalan," jelas Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Diah Natalisa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka FGD Validasi Isu Strategis Pembangunan dan Layanan Kompetisi WiNNER Provinsi Sumatra Utara, beberapa waktu lalu.
Baca juga: DPR: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga
Diah juga menyampaikan, kolaborasi dan keterlibatan wirausaha sosial dalam pembangunan dan berbagai sektor pelayanan publik, dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.
"Keterlibatan wirausaha sosial juga membuka peluang potensi pemanfaatan teknologi dan penciptaan inovasi, untuk menghasilkan penyediaan pelayanan publik yang lebih terjangkau dan berkualitas," jelasnya dalam keterangan pers, Selasa (6/6).
Tiga finalis terbaik dari setiap provinsi akan mendapatkan pendampingan selama kurang lebih satu bulan oleh para ahli dan pemerintah daerah di Provinsi yang disepakati.
Baca juga: 3043 Calon Guru PPPK Mendadak Batal Mendapatkan Penempatan P1, PGRI: Ini Menyakitkan!
Puncaknya, para finalis akan diundang ke acara eksklusif ‘Malam Puncak’ di Jakarta, untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan strategis di ekosistem wirausaha sosial, seperti investor, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta mitra potensial lainnya, yang dapat meningkatkan kapasitas Wirausaha Sosial tersebut.
Terdapat tujuh isu yang menjadi prioritas dalam kegiatan ini yang patut menjadi perhatian wirausaha sosial dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik di tingkat daerah.
Isu tersebut adalah: (1) pengurangan kemiskinan, (2) kesehatan, (3) air bersih dan sanitasi, (4) akses dan kualitas pendidikan, (5) stunting dan kesehatan ibu dan anak, (6) perkawinan anak, serta (7) pengelolaan sampah.
Baca juga: Sanggah Menpan RB, Airlangga Bantah Anggaran Penanganan Kemiskinan tidak Efektif
Diharapkan, kompetisi tersebut dapat menjadi inisiasi percontohan yang berhasil menghubungkan para pelaku wirausaha sosial dengan pemangku kepentingan strategis agar terciptanya peningkatan kapasitas bisnis, sekaligus pemerintah, dalam memecahkan masalah pelayanan publik.
Selain itu, Diah juga berharap WiNNER dapat menjadi role model bagi pelaku wirausaha sosial.
Untuk mengikuti kompetisi WiNNER, calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui https://angin.id/winner. Pendaftaran untuk Gelombang II telah dibuka hingga 11 Juni 2023. (RO/S-4)
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB)
Guna menerapkan kebijakan itu pada tahun depan, Pemprov DKI membutuhkan aturan yang lebih teknis agar serempak dan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Maksimal 5% dari total pegawai masing-masing perangkat daerah yang boleh cuti.
DKI Jakarta mengajukan 2.268 CPNS untuk tenaga P3K, namun belum disetujui dari BKN.
Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (Simontana).
Dalam surat itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengaturan jam kerja (sif) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah.
JUMLAH kasus dan penderita tuberkulosis di Jawa Barat sudah mencapai 233.334 kasus atau 22% dari total kasus nasional.
Mereka menyebut Presiden Joe Biden menyebarkan informasi yang salah mengenai perang Israel-Hamas dan membela Israel yang melakukan kejahatan perang di Gaza, Palestina.
Sebuah dermaga apung dirancang untuk meningkatkan aliran bantuan ke Gaza akan segera beroperasi, menurut pejabat AS.
Pemerintahan Trump menempatkan sekitar 60 pejabat senior karier di USAID dalam cuti, menyusul perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menangguhkan bantuan luar negeri.
Pemerintahan Trump berencana menggabungkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dengan Departemen Luar Negeri, disertai pemangkasan dana dan tenaga kerja.
Elon Musk, pengusaha sekaligus kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS (DOGE), menyebut Presiden Donald Trump telah setuju untuk menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved