Pembekuan Usaid Buka Kesempatan Sinergi Peduli Kemanusiaan

KEPUTUSAN Amerika Serikat (AS) membekukan bantuan United States Agency for International Development (Usaid) bagi Indonesia pada Januari 2025 jadi peluang menggalakkan kesalehan sosial dalam mengatasi masalah kemanusiaan.

Dalam diskusi publik di Fisip UI Depok, Rabu (12/2), diakui pembekuan itu menimbulkan dampak signifikan pada berbagai sektor pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.
Sejumlah pakar, praktisi kemanusiaan dan pembangunan masyarakat, membahas implikasi kebijakan itu dan solusi alternatif untuk memastikan keberlanjutan program kemanusiaan di Indonesia.

Human Initiative (HI) bekerja sama dengan Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI), Humanitarian Forum in Indonesia (HFI), dan Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fisip UI menghadirkan tiga pembicara. Mereka yakni Rachmawati Husein (Konvener Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia), Victor Rembeth (pendiri HFI) dan Asra Virginia selaku akademisi Hubungan Internasional Fisip UI.

Baca juga : Trump Tutup USAID, Pakar UMY: Pemerintah Diingatkan tidak Terlalu Bergantung pada Bantuan Asing

Usaid beroperasi di Indonesia selama beberapa dekade dan mendukung berbagai inisiatif seperti imunisasi, pengendalian malaria, peningkatan mutu pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.

Penghentian bantuan, kata Rachmawati, bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi masyarakat terpencil, serta mempengaruhi sektor kesehatan, pendidikan, dan pencegahan HIV/AIDS yang selama ini mendapatkan pendanaan dari Usaid.

Dia mengatakan pada 2024 Usaid membantu US$153,5 juta atau setara Rp2,5 triliun dan angka itu lebih besar daripada 2023 yang senilai US$151,63 juta.

Baca juga : Donald Trump Kembali Serang USAID, Sebut sebagai "Penipuan Besar"

Menurut laporan WHO (2023), pendanaan internasional berperan penting dalam pengendalian penyakit di negara berkembang dan tanpa bantuan donor sektor kesehatan bisa mengalami kemunduran.

Di sektor pendidikan, pelatihan guru dan peningkatan akses pendidikan yang didanai Usaid dapat terhenti, yang akan memperlebar kesenjangan pendidikan, terutama di wilayah terpencil.

Studi Unesco (2022) menunjukkan investasi pendidikan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan jangka panjang. Dengan hilangnya dukungan itu, kualitas pendidikan berisiko mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran.

Baca juga : Trump Tutup USAID, Proyek di Indonesia Ikut Terdampak?

Selain berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, kebijakan itu juga berimplikasi diplomatik. Penghentian bantuan Usaid bisa jadi indikasi perubahan arah kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia.

Sejarah hubungan bilateral, kata pembicara lain Asra, menunjukkan bantuan luar negeri sering kali digunakan sebagai alat diplomasi. Perubahan kebijakan berpotensi mempengaruhi kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan regional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mendiversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).

Baca juga : Staf USAID di Seluruh Dunia Akan Diberhentikan Sementara dan Diperintahkan Kembali ke AS

Selain itu, menurut pembicara Victor, kemitraan dengan sektor swasta bisa jadi alternatif, yakni perusahaan berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mendukung inisiatif kemanusiaan dan pembangunan di Indonesia.

Penguatan kapasitas lokal juga menjadi penting dengan meningkatkan alokasi APBN dan mengoptimalkan efisiensi program sosial agar mandiri menjalankan program kemanusiaan. Di sisi lain, jelas dia, diplomasi internasional tetap perlu diperkuat dengan melobi pemerintah AS agar mempertimbangkan kembali kebijakan itu atau mengalihkan bantuan melalui jalur alternatif.

"Meski penghentian bantuan Usaid sebagai tantangan besar, kolaborasi jadi penting untuk menciptakan sinergi dan menggalakkan kesalehan sosial di negeri yang dikatakan paling dermawan oleh lembaga internasional ini," pungkas Victor. (H-2)