Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
JURU Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan disusun agar mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Seperti kemudahan akses yang diharapkan mengalami perubahan atau transformasi.
"Masalah layanan kesehatan belum merata dan hanya terpusat di kota besar di Indonesia. Jadi kita lihat beberapa kota yang di luar terutama itu masih belum merata. Kedua adalah tingginya jumlah pasien yang masih memilih berobat ke luar negeri, yang harus kita lakukan transformasi agar sebetulnya semua masyarakat ini bisa kita tahan untuk berobat di sini," kata Syahril dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu (17/5).
Baca juga : NasDem Ingin tidak Ada Liberalisasi di RUU Kesehatan
Terdapat beberapa pasal untuk mendukung perbaikan kedua masalah besar itu seperti Pasal 25 dan 176 RUU Kesehatan yang mengatur pengembangan pusat layanan unggulan berstandar internasional.
Baca juga : RUU Kesehatan Gerbang Penentu Intervensi Perlindungan Anak
Kemudian untuk layanan kesehatan yang belum merata dengan bagaimana pemenuhan infrastruktur, SDM, dan sarana atau prasarana melalui pasal 27. Serta peningkatan kompetensi layanan melalui jejaring pengampuan layanan yaitu pasal 176 dan mengenai pelayanan telemedisin di pasal 21 dan pasal 169.
Selain itu, masalah lainnya yang dihadapi kesehatan yakni kurangnya jumlah dokter spesialis yang dirasakan masyarakat terutama yang di daerah. Bahkan banyak juga rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tidak lengkap dalam pemerataan dokter spesialis.
Ada 7 spesialis yang seharusnya dimiliki RSUD atau pelayanan kesehatan seperti spesialis penyakit dalam, kandungan (obgyn), bedah, anak, anestesi, radiologi, dan patologi klinis,
"Ada 40% RSUD yang belum mempunyai kelengkapan 7 spesialisasi dasar itu. Inilah perencanaan undang-undang yang kita harapkan bagaimana menghadapi kurangnya jumlah dokter spesialis kita membutuhkan rancangan undang-undang," pungkasnya. (Z-8)
Kemenkes menyebut total kasus covid-19 dari Minggu ke-1 hingga Minggu ke-30 tahun 2025 sebanyak 291 kasus
Menurut data Kementerian Kesehatan, 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), serangan jantung dan strok.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes
Kementerian Kesehatan dalam implementasi PP 28 Tahun 2024 baru sebatas pemanasan atau stretching.
Di ASEAN, empat negara yang sudah mengadopsi plain packaging atau standardized packaging dengan ukuran peringatan kesehatan 75%.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Diungkap oleh laporan Future Health Index (FHI) 2025 dari Philips, manfaat maksimal hanya bisa dicapai bila ada kepercayaan, transparansi, dan desain yang inklusif.
AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved