Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menyebutkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan disusun agar mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Seperti kemudahan akses yang diharapkan mengalami perubahan atau transformasi.
"Masalah layanan kesehatan belum merata dan hanya terpusat di kota besar di Indonesia. Jadi kita lihat beberapa kota yang di luar terutama itu masih belum merata. Kedua adalah tingginya jumlah pasien yang masih memilih berobat ke luar negeri, yang harus kita lakukan transformasi agar sebetulnya semua masyarakat ini bisa kita tahan untuk berobat di sini," kata Syahril dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu (17/5).
Baca juga : NasDem Ingin tidak Ada Liberalisasi di RUU Kesehatan
Terdapat beberapa pasal untuk mendukung perbaikan kedua masalah besar itu seperti Pasal 25 dan 176 RUU Kesehatan yang mengatur pengembangan pusat layanan unggulan berstandar internasional.
Baca juga : RUU Kesehatan Gerbang Penentu Intervensi Perlindungan Anak
Kemudian untuk layanan kesehatan yang belum merata dengan bagaimana pemenuhan infrastruktur, SDM, dan sarana atau prasarana melalui pasal 27. Serta peningkatan kompetensi layanan melalui jejaring pengampuan layanan yaitu pasal 176 dan mengenai pelayanan telemedisin di pasal 21 dan pasal 169.
Selain itu, masalah lainnya yang dihadapi kesehatan yakni kurangnya jumlah dokter spesialis yang dirasakan masyarakat terutama yang di daerah. Bahkan banyak juga rumah sakit umum daerah (RSUD) yang tidak lengkap dalam pemerataan dokter spesialis.
Ada 7 spesialis yang seharusnya dimiliki RSUD atau pelayanan kesehatan seperti spesialis penyakit dalam, kandungan (obgyn), bedah, anak, anestesi, radiologi, dan patologi klinis,
"Ada 40% RSUD yang belum mempunyai kelengkapan 7 spesialisasi dasar itu. Inilah perencanaan undang-undang yang kita harapkan bagaimana menghadapi kurangnya jumlah dokter spesialis kita membutuhkan rancangan undang-undang," pungkasnya. (Z-8)
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C/445/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah di bandara
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
Berikut adalah analisis mendalam mengenai perbedaan Virus Nipah dan COVID-19 berdasarkan data medis dan epidemiologi terkini.
MESKI hingga sore ini (27/1) Kemenkes memastikan nol kasus konfirmasi pada manusia, potensi penyebaran Virus Nipah di Indonesia dinilai "sangat nyata" dan tidak boleh diremehkan.
Simposium merupakan perwujudan komitmen PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tenaga Kesehatan.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Pada Batch II, sebanyak 366 relawan diberangkatkan dari beberapa titik dalam beberapa gelombang.
Relawan Laskar Trisakti 08 bekerja sama dengan Universitas Trisakti mengirimkan bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan ke wilayah terdampak banjir Sumatra.
Kisah Ibu Irene Sokoy di Papua meninggal setelah ditolak empat rumah sakit menunjukkan kegagalan serius dalam pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit (RS) internasional akan sia-sia bila kualitas lulusan kedokteran dalam negeri tidak memenuhi standar dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved