Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengajak Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (Ikabi) tidak terlibat dalam upaya memecah belah profesi dokter.
“Kami harapkan Ikabi terus membantu IDI mengelola permasalahan di tingkat bedah. Buktikan kepada pemerintah, negara, dan masyarakat bahwa dokter Indonesia selamanya menjadi benteng profesi kedokteran. Jangan sampai kita masuk kepada upaya memecah belah profesi,” jelas Adib saat pelantikan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (Ikabi) di Jakarta, Sabtu (13/5).
Dia meminta Ikabi kembali ke ruh profesi dokter yakni kesejawatan berdasarkan kepentingan bersama, menonjolkan teamwork, kolaborasi, dan kesetaraan.
Adib menegaskan IDI tidak menolak Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, melainkan hanya meminta penundaan pembahasan.
“Bahasa kami bukan menolak, tapi menunda. Masih banyak substansi lebih mendalam yang harusnya bisa dimasukkan. Misalnya soal peningkatan anggaran kesehatan, keamanan data kesehatan, aborsi, dan hal-hal terkait pelayanan transformasi kesehatan lainnya,” kata dia.
Adib menekankan sikap IDI agar menjadikan RUU Kesehatan ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis kesehatan.
“Jangan terlalu terburu-buru. Kami tidak ingin ada upaya sengaja mempercepat RUU Kesehatan. Agar tak ada produk regulasi yang cacat secara hukum konstitusi, tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat, dan legitimasinya lemah karena tak didukung tenaga kesehatan kita,” urainya.
Adib berpesan agar Ikabi makin intensif menggelar pertemuan-pertemuan di lingkup dokter bedah, untuk mengkanalisasi permasalahan internal bedah. “Tingkatkan gairah menjaga profesi kita demi kepentingan pelayanan kesehatan Indonesia. Selamat untuk pengurus baru, semoga terus memberi manfaat bagi anggota,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah dokter spesialis bedah yang dilantik dalam PB Ikabi antara lain adalah Ketua Umum Yusirwan Yusuf, Sekretaris Jenderal Heber Bombang Sapan, dan Bendahara Dedy Pratama.
Kepengurusan ini diperkuat dengan Dewan Pertimbangan dan Mantan Ketua Ikabi yaitu Puruhito, Aryono Pusponegoro, Idrus Paturusi, Muchlis Ramli, serta Paul Tahalele.
Ketua Umum Ikabi Yusirwan Yusuf menyebut tiga tantangan utama para ahli bedah saat ini. Pertama, memastikan terjaganya kebersamaan sebagai harga mati untuk sebuah organisasi. Kedua, menjamin aspek perlindungan hukum bagi profesi. Ketiga, menyelesaikan masalah kesejahteraan, termasuk disparitas pendapatan dokter di berbagai daerah di Indonesia.
“Hal-hal itu merupakan tanggung jawab dan beban kita bersama ke depan. Karenanya, kami membentuk Kelompok Kerja Remunerasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami sepakat duduk bersama dan berjuang bersama,” kata Yusirwan.
Ketua Dewan Pertimbangan Ikabi Arjono Djuned Pusponegoro yang terkenal dengan slogan motivasi ‘zero mortality’ pada tindakan medis dokter bedah menyatakan betapa negara ini sudah punya segala-galanya. Rata-rata tiap provinsi punya 30 RSUD.
“Sayangnya, semua masih berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kerja sama. Masih fragmented, not well organized dan untraining,” paparnya. (X-7)
Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto meminta rumah sakit (RS) agar selalu melindungi tenaga kesehatannya. Itu ia sampaikan terkait kekerasan yang dialami dokter di RSUD Sekayu, Sumatra Selatan
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
IDI tidak pernah mengeluarkan rilis atau pernyataan resmi tentang daftar minuman penyebab kanker.
Salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan masyarakat saat ini adalah daya tarik produk tembakau, nikotin, dan turunannya seperti rokok dan vape, terutama bagi anak muda.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menilai komunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin harus segera diperbaiki.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan, melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar pada ibu hamil bisa menjadi opsi terakhir.
Agar tujuan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperjelas dan disempurnakan.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan pemberian tunjangan khusus kepada dokter spesialis, perlu diatur secara bijak. Jumlah itu bisa saja tak cukup
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
Saat sakit, sebagian orang mungkin langsung berpikir untuk pergi ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter spesialis.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved