Emisi Karbon Indonesia Paling Rendah Kedua di ASEAN

INDONESIA menempati posisi kedua sebagai negara dengan emisi CO2 paling rendah di ASEAN. Hal itu didapati dari pemantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dodo Gunawan menyatakan, berdasarkan pemantauan BMKG, pada Maret 2023 konsentrasi CO2 paling rendah di negara ASEAN diduduki oleh Timor Leste sebesar 416,4 ppm, disusul Indonesia 417,7 ppm, Brunei Darussalam 418,8 ppm, dan Malaysia 419,0 ppm.

Selanjutnya Filipina 419,1 ppm, Singapura 419,3 ppm, Kamboja 419,7 ppm, Vietnam 419,7 ppm, Thailand 420,0 ppm, Laos 420,1 ppm, Myanmar 420,5 ppm.

Baca juga: Perdagangan Karbon, Pemerintah Tekankan Pentingnya Sertifikasi dan Ketelusuran

"Kondisi CO2 Indonesia pada bulan Maret 2023 menduduki peringkat ke-10 dari 11 negara anggota ASEAN. Artinya paling rendah dan paling baik kedua dari negara ASEAN. Yang buruk kalau emisi CO2 tinggi," kata Dodo saat dihubungi, Kamis (4/5).

Laju Peningkarkan CO2 di Indoneisa Menurun

Dodo mengungkapkan, penghitungan emisi CO2 dilakukan secara rutin. Pada Maret 2023 laju peningkatan CO2 bertambah sebanyak 1,6 ppm.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pda tahun 2022 laju peningkatan CO2 cenderung menurun, tadinya yakni 2,8 ppm.

"Secara waktu panjang (emisi CO2) memang cenderung naik terus, walaupun secara seasonal ada fluktuasi, jadi seperti gergaji yang dimiringkan," beber Dodo.

Baca juga: Jakarta Targetkan Tekan Emisi Hingga 0% di 2060

Ia mengungkapkan, emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim merupakan urusan semua pihak.

Perubahan Iklim Bukan Sebatas Cuaca Ekstrem

Pasalnya, dampak perubahan iklim yang terjadi bukan hanya sebatas cuaca ekstrem, mencairnya salju di gunung, krisiis air bersih atau meningkatnya wabah penyakit. Lebih dari itu, perubahan iklim membawa kerugian politik dan ekonomi.

"Intensitas bencana alam akan semakin sering terjadi. Sedangkan bencana alam itu sendiri erat kaitannya dengan kemiskinan. Tidak sedikit rumah tangga yang jatuh ke lingkaran kemiskinan akibat bencana alam," jelas Dodo.

"Apabila kondisi ini terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin tujuan mencapai Indonesia bebas dari kemiskinan semakin jauh," kata dia.

Baca juga: Zero Waste, Zero Emission Jadi Babak Paru Pengelolaan Sampah di Indonesia

Ia menyatakan, tidak ada satupun negara yang aman dari efek percepatan perubahan iklim. Maka dari itu, Indonesia harus melakukan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi secara komperhensif dan terukur guna menahan laju perubahan iklim.

"Mitigasi dan adaptasi ini menjadi urusan bersama. Tidak hanya pemerintah, namun juga semua sektor harus terlibat, mulai dari swasta dan dunia usaha, akademisi, pers, organsiasi dan masyarakat umu. Semua harus terlibat tanpa terkecuali," pungkas dia.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Baca juga: Indonesia Kucurkan Investasi Rp313 Triliun untuk Kurangi Emisi Karbon

Komitmen penurunan tersebut dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Untuk Indonesia, NDC pertama telah ditetapkan pada tahun 2015 dengan komitmen penurunan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan nasional serta 41% dengan dukungan kerjasama teknik luar negeri.

Baca juga: Kinerja Indonesia Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca Diakui Internasional

Pada perkembangan berikutnya Indonesia melakukan peningkatan target komitmen NDC (Enhanced NDC) pada tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 31,89% dengan kemampuan nasional dan 43,20% dengan dukungan kerjasama luar negeri.

"Sampai sekarang untuk Indonesia, modalitas dan instrumen utama untuk implementasi agenda perubahan iklim sudah terbangun dan terus dilakukan peningkatan," ucap dia. (Ata/S-4)