Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga 2021, Indonesia sudah mengucurkan investasi sebesar Rp313 triliun dalam upaya mengurangi emisi karbon. Meski terlihat cukup besar, nyatanya angka itu hanya 8% dari total kebutuhan investasi untuk menangani permasalahan tersebut.
“Total kebutuhan investasi Indonesia untuk mendukung kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam mengurangi emisi karbon sekitar Rp4.002 triliun atau sekitar US$281 miliar hingga 2030,” ujar Sri Mulyani dalam simposium Asian Development Bank (ADB) di Nusa Dua, Bali, Kamis (30/3).
Untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam mendukung NDC itu, ia mengajak swasta, baik domestik maupun internasional, hingga kalangan filantropi untuk turut serta berkontribusi secara langsung. Pemerintah pun sudah mengeluarkan aturan tentang pemberian insentif bagi pihak-pihal yang membantu menangani persoalan tersebut.
Baca juga: Kinerja Indonesia Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca Diakui Internasional
“Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal juga pembiayaan inovatif untuk menutup celah kebutuhan investasi ini. Di bidang perpajakan, insentif yang diberikan meliputi tax holiday, tax allowance, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN/VAT) hingga pajak property,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Indonesia, kata dia, juga menerbitkan instrumen investasi yang berkaitan dengan investasi ramah lingkungan yakni Sukuk Hijau dan Obligasi Berkelanjutan (SDG Bonds) baik level domestik maupun internasional.
Baca juga: Komisi III Berencana Pertemukan Mahfud dan Sri Mulyani karena Ada Perbedaan Data
Ia mengharapkan dua instrumen tersebut dapat mencapai tujuan mengurangi emisi 10,6 juta ton karbon dioksida (CO2). Menkeu menambahkan komitmen pengurangan emisi juga perlu didukung kebijakan perdagangan karbon dan pajak karbon.
“Kebijakan itu akan menggunakan perdagangan karbon dan instrumen nonperdagangan termasuk pajak karbon untuk menginternalisasi biaya eksternal dari emisi gas rumah kaca,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah meningkatkan komitmen pengurangan emisi dari 29% menjadi 31,89% secara mandiri dan dari 41% menjadi 43,2% dengan bantuan internasional.
Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia juga menyerahkan revisi komitmen pengurangan emisi karbon kepada Sekretariat Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). (Z-11)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
PT Medco Energi Internasional, melalui anak usahanya Medco E&P Grissik, memperkuat upaya pengurangan emisi melalui penerapan nitrogen gas blanketing.
SEMBILAN tahun berturut-turut, Indonesia gagal mencapai target bauran energi terbarukan. Target ekonomi 8% pada 2029 justru akan menaikkan emisi hingga 17% pada 2040.
Kemudian, memastikan masyarakat lokal, yang paling tahu tentang gambut, mendapatkan pelatihan dan dukungan
Perhelatan Piala Dunia 2026 yang diperluas akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton setara karbon dioksida.
Kerja sama antara KIE dan KMI merupakan upaya bersama untuk mendorong pengelolaan karbon yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi industri terhadap transisi energi rendah emisi.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved