Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DEPUTI Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar menyatakan dana Rp9,5 miliar bukan dipergunakan untuk anggaran rutin rapat kantor.
Dana tersebut dipakai untuk penyelenggaraan kegiatan Stakeholder Meeting Nasional (SMN).
Kegiatan itu merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024.
"Anggaran diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 kabupaten/kota, dan 450 desa. Seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung Perspusnas yang terdiri atas komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi, materi, fasilitator daerah dan narasumber," katanya dalam keterangan yang diterima Sabtu (29/4).
Pernyataan Adin enanggapi pemberitaan di media massa yang menyoroti cuitan akun Twitter @adionooo terkait anggaran Perpusnas.
Menurut Adin, SMN bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi para stakeholder untuk pelaksanaan
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai program prioritas nasional yang berkelanjutan. Tujuannya mendorong TPBIS menjadi Gerakan Nasional Pembangunan Literasi di Indonesia. Kemudian, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Melalui kegiatan SMN, seluruh peserta diharapkan dapat menciptakan produk barang dan jasa yang dapat dipasarkan secara luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai tindaklanjut pemulihan ekonomi pascapandemi," pungkasnya. (Ant/H-3)
Saat ini, masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin bisa mencapai 3.600 orang.
Pada puncak acara pada 17 Mei 2024, Wakil Presiden Republik Indonesia akan melakukan pencanangan "Gerakan Literasi Desa".
Budaya bertutur yang menyampaikan banyak cerita menarik yang sampai saat ini masih terpelihara, semuanya menyatu dalam kehidupan seharihari.
Kepala Biro Perencanaan-Keuangan Perpusnas, Joko Santoso, menyebut ada harapan besar dari program untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Melalui KPK Corner di Perpustakaan Jakarta, KPK berharap meningkatkan partisipasi masyarakat memberantas korupsi.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved