FORUM Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) melayangkan somasi kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Hal ini terjadi dengan pernyataan Budi yang menyebut biaya pengurusan surat izin praktik (SIP) dokter mahal.
"Kita melihat bahwa akhir-akhir ini ada narasi-narasi yang menurut kami diungkapkan oleh menteri kesehatan yang narasi-narasi itu kami anggap tidak memiliki alasan yang adekuat tidak memiliki bukti yang komprehensif dan alasan itu kami anggap terkesan parsial dan subjektif," ucap Iqbal Mochar selaku Ketua Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa pada Selasa (28/3) dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.
Lebih lanjut Iqbal mengatakan Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah mengatakan bahwa setiap dokter dalam pengurusan surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) membutuhkan biaya sekitar Rp4 juta. "Itu dikalikan, padahal jumlahnya tidak sebanyak itu. Jika memang ada kasus yang seperti itu, seharusnya tidak bisa satu atau tiga data lalu digeneralisasikan," lanjutnya.
Baca juga: Mensos dan Menkes Dinilai tidak Paham Penderitaan Korban GGAPA
Iqbal juga menyayangkan sikap Budi saat menjelaskan hal tersebut. "Seharusnya jika ada hal-hal terkait seperti itu jangan ngomong ke masyarakat, harusnya menkes bisa berkomunikasi dengan stakeholders atau bicara ke Dinas Kesehatan terkait dan menanyakan biaya sebesar Rp4 juta," ujarnya.
Ketua FDPKKB itu memaparkan forumnya berisi dokter-dokter independen yang merasa keberatan dengan pernyataan Menkes terkait mahalnya SIP dan STR profesi dokter. Namun ia tidak menampik bahwa sebagian besar anggota FDPKKB tergabung dalam organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "Somasi ini kami ingin meminta penjelasan secara formal dari Menkes terkait narasi yang tidak memiliki bukti kuat dan tidak memiliki komprehensif dan menekan harkat martabat dokter," tuturnya.
Baca juga: RUU Kesehatan Masuk Tahap Sosialisasi
Iqbal menyatakan somasi ini bukan bentuk perlawanan tetapi sebagai upaya menuntut hak penjelasan. "Semoga kita bisa mendapatkan penjelasan jelas dan komprehensif dari bapak Menkes," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh kuasa hukum FDKKB Muhammad Joni yang juga hadir dalam konferensi media. Ia menilai bahwa pernyataan Budi dalam acara Public Hearing RUU kesehatan beberapa waktu lalu itu merupakan berita tidak benar. "(Menyampaikan somasi kepada Menkes) atas perbuatan, pernyataan, keterangan, atau informasi yang tidak benar terkait dengan membayar Rp6 juta," ungkapnya. "Dan kemudian terkait dengan SKP yang punya kamuflase versi Pak Menteri 140 dokter 4 SKP sehingga muncul angka lebih dari Rp1 triliun. Hal itu kemudian menjadi sangat bias, bahkan cenderung ke pelanggaran hal hukum."
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Nadzar mengatakan secara singkat kronologi sekaligus sebab musababnya sebenarnya ialah proses dari kepedulian anggota anggota IDI dan warga terhadap pentingnya pelayanan kesehatan atau stakeholders. "Oleh karena itu kami sebagai anggota IDI yang merupakan sayap-sayap atau bagian-bagian yang bukan merupakan fraksi dalam organisasi ini, bentuk kepeduliannya berbagai macam, ada yang secara ilmiah dan keilmuan murni kedokteran dan hal-hal lain," pungkasnya. (Z-2)
