Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KETUA Pengurus Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat (Jabar) KH Ahmad Siddiq mengungkapkan urgensi Muktamar dilakukan untuk regenerasi kepengurusan DMI ke depan.
Hal tersebut diungkapkan Kh Ahmad Siddiq dalam pertemuan dengan awak media di Bekasi, Senin (27/3).
Rapimnas DMI Ungkap Tidak Profesional
"Rapimnas DMI tanggal 6 dan 7 Maret kemarin, menghasilkan putusan yang sebenarnya tidak mencerminkan sebuah organisasi yang profesional. Kenapa demikian, karena saya hadir di situ kapasitasnya sebagai Ketua DMI Jawa Barat. Saya merasa diperlakukan yang tidak semestinya," ujarnya.
Baca juga: DMI Sulteng Sebar 22 Dai Cerahkan Umat
Selain itu, KH Siddiq menilai Pengurus Pusat (PP) DMI kurang bijaksana karena mengintervensi dan mengintimidasi dirinya.
PP DMI Lakukan Intervensi dan Intimidasi
"Untuk Rapimnas kemarin, menurut saya PP kurang bijaksana, karena terdapat Intervensi dan Intimidasi terhadap saya," jelasnya.
"Padahal di Jawa Barat ini orang bilang (saya) adalah tokoh, orang bilang Kyai, dan saya juga memang seperti ketua DMI, harusnya PP DMI menghargai, tidak sepantasnya saya dipandang seperti orang bodoh," lanjut KH Siddiq.
Lebih lanjut, KH Siddiq juga menyinggung pelaksanaan Rapimnas yang tidak demoktris dan mengabaikan aspirasi dari Pimpian Wilayah (PW) DMI.
Baca juga: DMI Siapkan Tiga Agenda agar Masyarakat Kembali ke Masjid
"PW itu punya suara di Rapimnas, ada 23 provinsi PW yang menyatakan PP harus melaksanakan sesuai dengan hasil Rakernas 2021 bahwa Muktamar akan digelar bulan Juli sampai bulan November 2023 dan kita mendorong itu," jawabnya.
"Seharusnya PP merespon usulan Muktamar tersebut dalam Rapimnas kemarin, tapi saya menyayangkan bahwa PP langsung memutuskan dan tidak membahas itu sama sekali. Sehingga terkesan satu arah dan tidak demokratis," tegasnya.
Sayangkan Penundaan Muktamar DMI VIII
Dirinya juga menyayangkan putusan penundaan Muktamar DMI VIII menjadi setelah Pilpres 2024, padahal organisasi DMI membidangi masalah masjid dan tidak ada korelasinya dengan pemilihan umum.
Baca juga: Jusuf Kalla Jelaskan Peran DMI Kepada Dubes Negara Anggota OKI
Sedangkan, penundaan Muktamar DMI hingga setelah Pilpres justru terkesan politis karena masa bakti PP sudah berakhir sejak November 2022 lalu dan hanya dapat diperpanjang 1 tahun karena alasan pandemi.
"Kita tetap akan melakukan mendorong berupaya tetap melaksanakan muktamar di 2023. Tidak boleh lewat 2023 karena itu sudah amat Rakernas 2021," tegasnya. (RO/S-4)
BPBD Kota Bandung, Jawa Barat mendorong masyarakat siap siaga menghadapi potensi gempa khususnya dari pergerakan Sesar Lembang. Ada sejumlah titik aman untuk berlindung
BPBD Kota Bandung, Jawa Barat mendorong masyarakat siap siaga menghadapi potensi gempa khususnya dari pergerakan Sesar Lembang. Ada sejumlah titik aman untuk berlindung
PERISTIWA duka anak berusia 3 tahun yang meninggal karena di dalam tubuhnya dipenuhi dengan cacing.
WARGA Kampung Padangenyang, Sukabumi, diguncang kabar duka.Raya, balita perempuan berusia empat tahun, meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
Jelajahi 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat beserta julukannya. Temukan keunikan budaya dan sejarah Jawa Barat!
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Penetapan tersebut merupakan hasil rekomendasi musyawarah Dewan Pertimbangan Salimah Pusat (DPSP) yang disepakati seluruh peserta Muktamar VI Salimah di Jakarta, Sabtu (8/2).
Mantan Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang 2019-2020 Wawan Sugianto mengatakan Afriansyah Noor bisa mengakomodasi semua kepentingan partai mulai dari DPW sampai DPC.
Kalau diberi amanah oleh pemegang mandat, Mardiono siap mengemban amanah tersebut.
MKEK IDI mengkaji ulang sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Hal itu dilakukan karena perkembangan kedokteran saat ini dan teknologi yang menunjang pekerjaan kedokteran.
Muktamar IDI tidak hanya mempertemukan para profesional medis dari seluruh negeri namun juga menjadi platform untuk diskusi dan berbagi pengetahuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved