Komisi X DPR RI Siapkan Panja Penguatan Literasi

LEMBAGA pendidikan nonformal mestinya harus terus didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dalam pelaksanaannya lembaga pendidikan nonformal adalah best practice atau memiliki praktik baik. Komisi X DPR-RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas penguatan literasi, mulai 14 Maret 2023

Hal itu disampaikan Legislator yang juga Wakil Komisi X DPR-RI, Abdul Fikri Faqih, saat menyambangi Wisata Edukasi Sakila Kerti Kota Tegal di kawasan Pantai Alam Indah (PAI) Tegal, kemarin sore.

"Tugas Panja di antaranya adalah mendukung keberadaan lembaga pendidikan nonformal seperti Wisata Edukasi Sakila Kerti. Jika melihat survei dari 63 negara, Indonesia berada di nomor ke-60," ujar Fikri Fakih.

Fikri Fakih menyebut melalui Panja akan mengeluarkan rekomendasi dalam membantu literasi Indonesia. Misalkan perlu adanya bantuan untuk pendidikan nonformal dan sebagainya.

"Komisi X DPR RI sudah membentuk Panja tapi akan disahkan 14 Maret 2023. Panja ini khusus membahas penguatan literasi," terangnya.

Ia berharap melalui Panja akan mengeluarkan rekomendasi dalam membantu literasi Indonesia. "Misalkan perlu adanya bantuan untuk pendidikan non formal dan sebagainya," jelas Fikri Fakih.

Menurut Fikri fakih, tugas Panja ini di antaranya adalah mendukung keberadaan lembaga pendidikan non formal seperti Wisata Edukasi Sakila Kerti yang ada di Kota Tegal ini," jelas Fikri Fakih, Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten/Kota Tegal dan Brebes. 

Pengelola Wisata Edukasi Sakila Kerti, Yuqon, mengapresiasi atas kedatangan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, perpustakaan, dan pariwisata.

"Pendidikan sudah seharusnya memberikan pemberdayaan dan pengembangan untuk masyarakat. Lembaga pendidikan nonformal yang saya kelola ini sudah memberikan manfaat," ujar Yusqon.

Yusqon mengaku banyak pedagang-pedagang dan anak-anak pesisir yang semula kesulitan mengenyam pendidikan saat ini sudah mendapatkannya. "Di sini yang semula tidak terpikirkan, kini anak-anaknya bisa PAUD. Ini ada di Dapodik sudah resmi, jadi ujian dan ijazahnya tidak asal-asalan," jelas Yusqon. (N-3).