Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, pascaimplementasi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2023 haruslah bisa subsidi di bidang pendidikan agar pendidikan di Papua menjadi gratis untuk anak-anak asli Papua.
“Kita (Komisi I DPR RI) harus perlu mendorong agar implementasi teknis dari anggaran otsus bisa teralokasi sampai ke lapangan, tapi buat saya yang paling penting adalah kita minta ke Menteri Keuangan untuk mencari format bersama agar dana otsus ini bisa subsidi pendidikan,” katanya saat di wawancarai di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Minggu (26/2).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan, pihaknya akan mendorong melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI karena disitulah dapat bertemu dengan Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan serta menteri-menteri lainnya untuk membahas dan menuntaskan hal tersebut.
Baca juga : DPR Wacanakan Omnibus Law Keselamatan Kerja
“Pasti saya akan bicarakan kepada mereka untuk bisa memberikan porsi khusus untuk daerah-daerah 3T ini supaya ditangani dengan cara yang lebih baik agar ada pemerataan untuk masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia,” tegasnya.
Legislator daerah pemilihan Papua itu juga menyampaikan harapan lain dari masyarakat Supiori seperti misalnya pendidikan pra tes masuk TNI-Polri. Pasalnya, anak-anak yang hidup di Papua rata-rata pada saat pendaftaran mereka tidak siap dari sisi mental, terkadang secara fisik bagus tetapi mental mereka tidak siap.
“Nah jadi mentalitas itu yang perlu kita bangun jadi pada saat mereka tes mereka percaya diri karena mereka sudah punya bekal yang dipersiapkan baik itu untuk masuk TNI dan juga rekrutmen untuk Polri noken,” tutupnya. (RO/OL-7)
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah paling rasional untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Peran warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, sangat strategis dalam memastikan sekolah aman dan nyaman.
Kemenag menyalurkan beasiswa afirmasi bagi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) tahun akademik 2025. Total anggaran beasiswa yang disalurkan sebesar Rp1,2 miliar untuk 47 mahasiswa OAP.
Kegiatan nikah massal difasilitasi dana otonomi khusus yang mencakup pembiayaan busana, rias, cincin, pemberkatan di gereja, hingga resepsi di gedung.
PBHI menemukan sepanjang tahun 2023 pelanggaran HAM di Papua berkaitan dengan kebebasan berkumpul sebanyak 43,9%, dan pelanggaran hak atas rasa aman sebesar 51,2%.
Fenomena sedikitnya orang asli Papua dibandingkan dengan nonasli di lembaga legislatif pada provinsi, kabupaten, dan kota terkait kini pada Pemilu 2024 akan berbeda.
KETUA Pemuda Katolik Komda Papua Barat, Yustina Ogoney memberikan peringatan kepada Bawaslu RI terkait dengan seleksi Bawaslu yang berlangsung di 7 kabupaten se-Papua Barat (3/8).
Personel gabungan Ops Damai Cartenz menggerebek markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved