Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BEREDAR kabar calon jemaah haji isu di berbagai daerah ramai-ramai menarik setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) mereka. Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta calon jemaah haji untuk bersabar dan jangan menarik setoran awal.
Meski keputusan ongkos perjalanan haji telah diketok oleh panja sebesar Rp49,8 juta, Iskan berharap calon jemaah yang berangkat tahun ini tetapi belum bisa melunasi Bipih untuk menunda sampai tahun depan.
“Jangan ditarik uangnya walaupun tidak berangkat tahun ini. Tidak apa-apa ditunda saja dulu. Nanti kita prioritaskan tahun depan. Memang sulit ya. Ini kan haji tinggal satu setengah bulan lagi. Kalau mereka (calon jemaah haji) punya emas, kan dia likuid (gampang dicairkan dalam waktu singkat). Kalau asetnya dalam bentuk tanah, tidak gampang juga itu untuk dicairkan. Jadi mereka bingung pasti bagaimana melunasi Bipih,” kata Iskan kepada Media Indonesia, Rabu (22/2).
Baca juga: Masih ada 108 Ribu Calhaj yang Belum Lunasi BiPIH
Iskan menyampaikan tidak ada lagi yang bisa diupayakan untuk meringankan calon jemaah haji yang tidak mampu melunasi Bipih. Apabila jatah keberangkatan mereka adalah tahun ini, tetapi tidak mampu melunasi, Iskan mengatakan jemaah harus bersabar menunggu sampai tahun depan.
“Tidak ada harapan. Sudah diputuskan panja juga. Paling ya di tangan Presiden kan. Kecuali Presiden tidak mau menandatangani, ya bisa berubah. Tapi itu seperti tidak mungkinlah. Saya hanya berharap jemaah haji yang belum bisa berangkat tahun ini jangan ditarik uangnya. Boleh kita mundur tahun depan karena ada halangan. Selama tidak ditarik uangnya, tidak dicairkan. Tunda saja tahun depan. Saya sebenarnya kasihan juga. Tapi mau bagaimana?” ujar Iskan.
Terkait besaran biaya, pemerintah melalui Kemenag dan DPR telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp90.050.637 per orang. Calon jemaah akan menanggung Bipih sebesar Rp49.812.700 per orang atau 55,3%. Sisanya dipenuhi dari nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp40.237.937.
Untuk jemaah haji lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 orang dibebankan bipih sebesar Rp9,4 juta. Untuk jemaah haji tahun 2023 sebanyak 106.590 orang dibebankan bipih sebesar Rp23,5 juta. (OL-17)
Kemenag prediksi awal Ramadan 1447 H jatuh 19 Februari 2026 berdasarkan hisab dan rukyat, menghormati penetapan Muhammadiyah 18 Februari.
Kemenag akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026 dengan pemantauan hilal di 96 titik rukyatul hilal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Seluruh aktivitas dakwah Ramadan berada dalam koridor pembinaan dan pemantauan agar sejalan dengan nilai keislaman yang damai dan inklusif.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025.
SIMULASI Al-Qur’an bahasa isyarat Indonesia menarik perhatian pengunjung Paviliun Indonesia pada ajang Cairo International Book Fair (CIBF) ke-57 di Kairo, Mesir.
Terkait rekrutmen guru non-ASN, Kamaruddin menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved