Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti berharap program Kemensos kepada penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak yatim langsung menyentuh kepada masyarakat dan tepat sasaran.
Demikian disampaikan Endang kepada Parlementaria saat pertemuan tim kunker reses komisi VIII DPR dengan Sekjen Kemensos, Kepala BPKH, serta Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Balikpapan, Jumat (17/2).
"Kita berharap bantuan-bantuan program yang memang itu menjadi amanat undang-undang fakir miskin dan anak terlantar harus menjadi garda depan pemerintah bahwa kehadiran negara hadir di situ melalui penganggaran, urgensinya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat," kata Endang.
Politikus Fraksi Partai Golkar ini menambahkan maksud dan tujuan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Balikpapan sekaligus ingin mengevaluasi sejauh mana pemerintah provinsi Kalimantan dalam penyaluran bantuan dari pusat baik secara efektivitas dan daya guna.
Seperti, apakah dana perimbangan salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK) memang ada multiplier effect, sehingga akan menjadikan pertimbangan oleh komisi VIII DPR dimasa mendatang.
Baca juga: Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Papua Selatan
"Kita ingin jawaban dari dari pemerintah Kalimantan timur bahwa nilai bantuan yang diberikan kepada mereka memang ada manfaat yang sangat signifikan karena ada dana alokasi khusus yang memang nilai pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan harapan komisi VIII makanya kita ingin melihat sejauh mana yang ada di Kaltim," pungkas Endang. (RO/OL-09)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Pemerintah juga akan melakukan audit keuangan pesantren calon penerima bantuan. Menurut Muhaimin, dana segar tidak akan diberikan kepada pesantren yang mampu merenovasi gedung.
Budiman menyebut jika dirinya saat menjadi anggota DPR RI, sudah berupaya membantu masyarakat termasuk di pedesaan dengan adanya dana bantuan desa
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved