Perkuat Komitmen Daerah Kelola Sampah

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

Hal tersebut antara lain dilakukan dengan kampanye “Jelajah Bersih Negeri 2023” yang digiatkan melalui aksi bersepeda dari Bali hingga Jakarta. Tujuannya untuk menggerakkan peran aktif seluruh pihak di setiap kota yang dikunjungi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan, tur kampanye sepeda dari Bali hingga Jakarta ini merupakan rangkaian kegiatan menuju Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023.

“Melalui momentum ini, kami mendorong semua pihak dalam mewujudkan tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya saat menyambut rombongan pesepeda yang telah tiba di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (14/2) lalu.

Dalam sambutannya, Vivien memaparkan peringatan HPSN 2023 bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Selain itu, menumbuhkan partisipasi publik dalam upaya mencapai zero emisi melalui gerakan memilah sampah dari sumbernya.

“Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pengelolaan sampah melalui multi stakeholder perlu kita tingkatkan, karena keberhasilan upaya pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi program baik pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Vivien.

Peringatan HPSN juga turut mendorong peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau. Itu dilakukan dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi.

Vivien meyakini pengembangan rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor secara sistematis dan integratif dapat dilakukan di setiap aksi pengurangan sampah. Harapannya, hal itu dapat berdampak positif pada penurunan emisi di sektor pemukiman, industri, pendidikan dan lainnya.

Komprehensif dan terpadu

Aksi tur kampanye Jelajah Bersih Negeri 2023 dimulai sejak 8 Februari 2023 di Bali dengan pelepasan rombongan pesepeda oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong.

Tim pesepeda tersebut terbagi dua jalur menempuh Bali hingga Jakarta, yaitu tim jalur utara yang melintasi Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Tuban, Indramayu, hingga Jakarta. Sementara tim yang melalui jalur selatan dimulai dari Yogyakarta menuju Purwokerto, Cilacap, Bandung, Depok, dan Jakarta.

Dalam kurun waktu 10 hari perjalanan, tim Jelajah Bersih Negeri sudah mengunjungi lokasi-lokasi best practice pemanfaatan rantai nilai pengelolaan sampah, seperti di Desa Penglipuran yang merupakan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center Klungkung Bali.

Selanjutnya, tim memotret partisipasi publik di Muncar Banyuwangi, industri recycling plastik di Pasuruan, pengolahan sampah menjadi energi listrik di Benowo Surabaya, pengembangan refuse derived fuel (RDF) di PT Semen Indonesia Tuban, pengolahan sampah organik skala besar di Kudus, serta bank sampah binaan PT Pertamina di Indramayu.

Bupati Indramayu Nina Agustina turut menyampaikan tekad agar Indramayu harus bersih dari persoalan sampah. Menurutnya, untuk mengatasi masalah sampah dibutuhkan program pengelolaan yang komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir.

“Kesuksesan pengelolaan sampah ini, tidak bisa dicapai oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan peran seluruh stakeholder, mulai dari elemen masyarakat, BUMN, BUMD, dan korporasi agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan akhir, sekaligus menjadi sumberdaya yang memiliki nilai guna dan nilai jual,” ungkap Nina.

Nina menjelaskan pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyusun Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 50 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Kebijakan tersebut mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017.

“Pemerintah Kabupaten Indramayu menginisiasi beberapa program guna memenuhi target penanganan sampah 70% pada 2025. Di antaranya ialah, pencanangan program Gerakan Masyarakat Memilah yang dilaksanakan secara masif termasuk memfasilitasi pembentukan bank sampah di seluruh desa,” pungkasnya. (Ifa/S3-25)