Jawab Kritikan Tentang RDF, Pramono: Kontribusinya Besar Bagi Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik terkait pembangunan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, yang dinilai masih mengeluarkan emisi pembakaran dan belum menjawab persoalan pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk pemilahan di tingkat rumah tangga.

Ia menegaskan, RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.

“Kemarin secara khusus saya mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Asisten Pembangunan untuk memastikan RDF Rorotan selesai sesuai waktu yang disepakati. Berdasarkan time frame, Commissioning atau proses pengujian dan pemeriksaan ditargetkan bisa dimulai pada 22 Agustus,” kata Pramono di Balai Kota, hari ini.

Baca juga : Tinjau RDF Rorotan Akibat Bau tak Sedap, Pramono : Dari Sampah Lama 

Ia menjelaskan bahwa proses komisioning tidak langsung dilakukan dalam kapasitas penuh, melainkan secara bertahap. Dimulai dari 50 ton sampah per hari dan meningkat secara progresif hingga mencapai kapasitas puncak 2.500 ton per hari.

“Apakah ini bisa mengatasi sampah Jakarta? Tentunya kontribusinya besar sekali,” ujarnya.

Ia menuturkan, hasil dari RDF bisa dimanfaatkan untuk dua keperluan, yakni dijual ke Indocement sebagai bahan bakar substitusi di pabrik semen, atau digunakan sebagai feeder untuk insinerator yang juga tengah dikembangkan.

Baca juga : Teguh Pastikan 15 Ferburari RDF Rorotan Selesai Dibangun 

Menanggapi kritik yang menyebut RDF bukan solusi jangka panjang karena tetap menghasilkan emisi, ia menegaskan keputusan pembangunan RDF Rorotan telah diambil dua tahun lalu, saat teknologi insinerator belum seumum sekarang.

“Dengan perkembangan teknologi saat ini, RDF adalah keputusan yang cukup baik. Tapi lima sampai sepuluh tahun lagi, ketika insinerator sudah menjadi hal yang lumrah dan murah, mungkin orang akan menilai lain,” ucapnya.

Pembangunan RDF Rorotan menjadi bagian dari upaya DKI mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. (Far/P-1)