Momentum Kendalikan Perubahan Iklim

PERSOALAN sampah menjadi salah satu tantangan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Karena itu, Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap 21 Februari bisa menjadi momentum agar pengelolaan sampah di Tanah Air bisa berdampak positif terhadap upaya penurunan emisi GRK.

“HPSN ialah sebuah konstelasi perjalanan panjang sistem pengelolaan sampah. Bukan hanya fokus ke pengelolaan sampah terintegrasi, namun dapat berdampak lebih besar pada lingkungan dan ekosistem kehidupan global yaitu pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Rosa Vivien Ratnawati saat memberikan kuliah umum di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Rabu (15/2).

Menurutnya, konsekuensi fenomena perubahan iklim jadi pemantik utama konsolidasi konsep dan strategi dalam membangun daya dari semua pihak. Pemerintah, pelaku usaha, institusi nonpemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dinilai wajib berkontribusi atas implementasi solusi nyata dalam pengelolaan sampah.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam mencegah dampak perubahan iklim. Hal itu diawali dengan meratifikasi Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada 2016.

Pada 23 September 2022 lalu, pemerintah melalui Kementerian LHK telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen enhanced nationally determined contribution (ENDC) Indonesia.

Target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri pada Updated NDC (UNDC) sebesar 29% meningkat menjadi 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional pada UNDC sebesar 41% meningkat menjadi 43,20% pada ENDC.

Pada sektor pengelolaan sampah, Kementerian LHK telah menerapkan skema pengelolaan sampah dengan pengembangan elaborasi prinsip dasar 3R (reduce, reuse, recycle). Itu dilakukan dengan mengoptimalkan rantai nilai pengelolaan sampah pada sumber dengan pemanfaatan teknologi dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah yang dikelola profesional serta terintegrasi.

Kegiatan rantai pengelolaan sampah jadi target utama dalam perwujudan implementasi perencanaan operasional hingga 2060. Kegiatan tersebut adalah peningkatan pengelolaan seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia untuk mengimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan pada 2025.

Kemudian, tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir. Selain itu, landfill mining sudah mulai dilakukan, serta tidak ada pembakaran liar sampah mulai 2031.

Upaya lain di antaranya optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass. Harapannya, mulai 2050 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Terakhir adalah penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.

Pertumbuhan ekonomi

Di samping itu, pengelolaan sampah saat ini mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus manifestasi dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource. Hal tersebut dilakukan melalui cara kerja ekonomi sirkular dan sampah menjadi sumber energi.

Menurut Vivien, HPSN 2023 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia menuju zero waste, zero emission. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah dinilai menunjukkan perubahan baik.

“Pendekatan ekonomi linier dalam pengelolaan sampah dengan ciri khas kumpul, angkut dan buang ke TPA, telah digantikan dengan ekonomi sirkular yang memegang prinsip regenerate natural system, design out of waste, dan keep product and material in use melalui strategi elimination, reuse, dan material circulation,” jelasnya.

Vivien Ratnawati menyampaikan tema peringatan HPSN 2023 adalah Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat. Melalui tema tersebut, pihaknya berupaya mentuntaskan persoalan sampah sesuai target tahun 2025, yaitu penanganan sampah 70% dan pengurangan sampah 30%, sesuai Kebijakan Strategis Nasional Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017.

“Tahun 2023 ini, menjelang 2025, kita harapkan sudah siap menuntaskan persoalan sampah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dengan potensi nilai ekonomi yang dimiliki oleh sampah,” ungkap Vivien.

Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah riset tentang pengelolaan sampah berkelanjutan yang tepat di Indonesia dan menjalin kolaborasi dengan masyarakat.

“Kami berawal dari kajian-kajian riset. Ada dua riset, pertama adalah riset berkaitan tentang pengelolaan sampah organik dengan intervensi teknologi. Kemudian riset yang kedua, berkaitan dengan rekayasa sosial agar itu diimplementasikan,” kata Ahkmad.

Merespons paparan Vivien, Akhmad menyatakan pihaknya sangat mendukung komitmen Kementerian LHK pada rencana aksi mencapai target nasional perihal penurunan emisi GRK dan menuntaskan masalah penanganan sampah.

“Civitas akademika Unsoed dapat menjadi agen perubahan di kalangan masyarakat seperti lahirnya beberapa hasil penelitian hingga program pengabdian masyarakat dan lingkungan. Sehingga apa yang diharapkan oleh Kementerian LHK melalui kepemimpinan Ibu Siti Nurbaya dalam mencapai zero waste dan net zero emision ini bisa terwujud,” katanya. (Ifa/S3-25)