Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI setujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan sebagai RUU inisiatif dari DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada rapat paripurna ke-16.
"Dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya," kata Sufmi dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).
Baca juga: Ibu Muda Lecehkan 17 Anak Diduga Derita Penyimpangan Seksual
Dari sembilan fraksi hanya Fraksi PKS yang menolak RUU omnibus law kesehatan tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar mengatakan Omnibus Law Kesehatan tersebut seharusnya menjadi praktikkan pemerataan layanan kesehatan dari kota hingga daerah.
"Penyusunan RUU dengan metode omnibus law harus dilakukan secara menyuluh teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkati. Sehingga tidak ada aturan yanng luput dan kontradiksi, jangan sampai sebuah UU yang baru diundangkan langsung diuji MK," ujarnya.
Ansory mengatakan perbaikan layanan kesehatan perlu menjadi prioritas penanganan RUU ini, sekaligus jangan sampai menyebabkan kekosongan pengaturan dan juga memastikan partisipasi bermakna.
"Fraksi PKS berpendapat ada pengaturan dalam beberapa yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini sehingga menimbulkan kekosongan hukum," pungkasnya.
Dengan berbagai pertimbangan lainnya Fraksi PKS menolak RUU Kesehatan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. (OL-6)
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved