Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI setujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan sebagai RUU inisiatif dari DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada rapat paripurna ke-16.
"Dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya," kata Sufmi dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).
Baca juga: Ibu Muda Lecehkan 17 Anak Diduga Derita Penyimpangan Seksual
Dari sembilan fraksi hanya Fraksi PKS yang menolak RUU omnibus law kesehatan tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar mengatakan Omnibus Law Kesehatan tersebut seharusnya menjadi praktikkan pemerataan layanan kesehatan dari kota hingga daerah.
"Penyusunan RUU dengan metode omnibus law harus dilakukan secara menyuluh teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkati. Sehingga tidak ada aturan yanng luput dan kontradiksi, jangan sampai sebuah UU yang baru diundangkan langsung diuji MK," ujarnya.
Ansory mengatakan perbaikan layanan kesehatan perlu menjadi prioritas penanganan RUU ini, sekaligus jangan sampai menyebabkan kekosongan pengaturan dan juga memastikan partisipasi bermakna.
"Fraksi PKS berpendapat ada pengaturan dalam beberapa yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini sehingga menimbulkan kekosongan hukum," pungkasnya.
Dengan berbagai pertimbangan lainnya Fraksi PKS menolak RUU Kesehatan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. (OL-6)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved