Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR RI setujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan sebagai RUU inisiatif dari DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada rapat paripurna ke-16.
"Dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya," kata Sufmi dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).
Baca juga: Ibu Muda Lecehkan 17 Anak Diduga Derita Penyimpangan Seksual
Dari sembilan fraksi hanya Fraksi PKS yang menolak RUU omnibus law kesehatan tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar mengatakan Omnibus Law Kesehatan tersebut seharusnya menjadi praktikkan pemerataan layanan kesehatan dari kota hingga daerah.
"Penyusunan RUU dengan metode omnibus law harus dilakukan secara menyuluh teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkati. Sehingga tidak ada aturan yanng luput dan kontradiksi, jangan sampai sebuah UU yang baru diundangkan langsung diuji MK," ujarnya.
Ansory mengatakan perbaikan layanan kesehatan perlu menjadi prioritas penanganan RUU ini, sekaligus jangan sampai menyebabkan kekosongan pengaturan dan juga memastikan partisipasi bermakna.
"Fraksi PKS berpendapat ada pengaturan dalam beberapa yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini sehingga menimbulkan kekosongan hukum," pungkasnya.
Dengan berbagai pertimbangan lainnya Fraksi PKS menolak RUU Kesehatan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. (OL-6)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved