Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa alat pendeteksi dini tsunami, khususnya Ina-Buoy yang sedang dalam proses riset, ternyata tidak efektif.
Alhasil, BRIN menghentikan tahapan riset alat deteksi tsunami tersebut. “Yang kita lakukan adalah riset untuk membuat sistem pendeteksi dini tsunami yang paling baik," jelas Handoko dalam konferensi pers, Jumat (10/2).
"Ternyata Ina-Buoy yang basis utamanya sensor berbasis kabel optik itu tidak begitu berhasil,” imbuhnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Alat Deteksi Tsunami Harus Segera Diperbaiki
Handoko pun membatah anggapan bahwa penghentian alat deteksi tsunami tersebut karena keterbatasan anggaran. Namun, pihaknya mengklaim aspek substansi dari efektivitas alat yang dipasang BPPT.
Dia juga mengaskan bahwa BRIN maupun BPPT tidak pernah mengoperasikan alat pendeteksi tsunami. BRIN merupakan lembaga riset, sehingga yang dikembangkan lembaga tersebut hanya sebatas riset.
Oleh karena itu, lanjut dia, Ina-Buoy baru pada tahap riset, bukan pemanfaatan yang sesungguhnya. “BRIN atau BPPT tidak akan pernah menjadi operator alat pendeteksi tsunami, karena itu seharusnya (tugas) BMKG,” pungkas Handoko.
Baca juga: DPR Harap Megawati Turun Gunung Atasi Masalah BRIN
Berdasarkan hasil riset BRIN, perawatan alat pendeteksi tsunami itu ternyata membutuhkan biaya yang besar. BMKG pun keberatan untuk terus mendukung riset dengan biaya yang mahal. “Karena kalau kabel optik setiap 10 tahun harus ganti, itu berapa triliun? Kan tidak mungkin,” sambungnya.
Di luar negeri, menurut Handoko belum ada praktik yang membuktikan efektivitas alat pendeteksi dini tsunami berbasis kabel optik. Negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, diketahui sudah melakukan uji coba.
“Kita hentikan bukan karena skema anggaran berubah. Tidak ada hubungannya. Alat ini ternyata tidak andal, khususnya dari sisi telekomunikasi. Tidak bagus, minimal untuk Indonesia,” tutupnya.(OL-11)
SEPERTI hujan di tengah hari, ketika mendengar dilantiknya Prof Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara soal aksi unjuk rasa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5).
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Dunia profesional tidak hanya membutuhkan ijazah tapi juga keberanian, passion, kreativitas, inovatif dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perlu membentuk perbedaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN mempunyai fungsi sebagai funding agency dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia, bukan hanya untuk peneliti BRIN namun dapat diakses oleh untuk masyarakat umum.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved