Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa alat pendeteksi dini tsunami, khususnya Ina-Buoy yang sedang dalam proses riset, ternyata tidak efektif.
Alhasil, BRIN menghentikan tahapan riset alat deteksi tsunami tersebut. “Yang kita lakukan adalah riset untuk membuat sistem pendeteksi dini tsunami yang paling baik," jelas Handoko dalam konferensi pers, Jumat (10/2).
"Ternyata Ina-Buoy yang basis utamanya sensor berbasis kabel optik itu tidak begitu berhasil,” imbuhnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Alat Deteksi Tsunami Harus Segera Diperbaiki
Handoko pun membatah anggapan bahwa penghentian alat deteksi tsunami tersebut karena keterbatasan anggaran. Namun, pihaknya mengklaim aspek substansi dari efektivitas alat yang dipasang BPPT.
Dia juga mengaskan bahwa BRIN maupun BPPT tidak pernah mengoperasikan alat pendeteksi tsunami. BRIN merupakan lembaga riset, sehingga yang dikembangkan lembaga tersebut hanya sebatas riset.
Oleh karena itu, lanjut dia, Ina-Buoy baru pada tahap riset, bukan pemanfaatan yang sesungguhnya. “BRIN atau BPPT tidak akan pernah menjadi operator alat pendeteksi tsunami, karena itu seharusnya (tugas) BMKG,” pungkas Handoko.
Baca juga: DPR Harap Megawati Turun Gunung Atasi Masalah BRIN
Berdasarkan hasil riset BRIN, perawatan alat pendeteksi tsunami itu ternyata membutuhkan biaya yang besar. BMKG pun keberatan untuk terus mendukung riset dengan biaya yang mahal. “Karena kalau kabel optik setiap 10 tahun harus ganti, itu berapa triliun? Kan tidak mungkin,” sambungnya.
Di luar negeri, menurut Handoko belum ada praktik yang membuktikan efektivitas alat pendeteksi dini tsunami berbasis kabel optik. Negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, diketahui sudah melakukan uji coba.
“Kita hentikan bukan karena skema anggaran berubah. Tidak ada hubungannya. Alat ini ternyata tidak andal, khususnya dari sisi telekomunikasi. Tidak bagus, minimal untuk Indonesia,” tutupnya.(OL-11)
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko angkat bicara soal aksi unjuk rasa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di depan Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (27/5).
Rencana efisiensi akan dilakukan antara lain untuk alat tulis kantor sebesar 90%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, perjalanan dinas 53,9%.
Dunia profesional tidak hanya membutuhkan ijazah tapi juga keberanian, passion, kreativitas, inovatif dan adaptif untuk mengikuti perubahan dan perlu membentuk perbedaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN mempunyai fungsi sebagai funding agency dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Indonesia, bukan hanya untuk peneliti BRIN namun dapat diakses oleh untuk masyarakat umum.
BRIN juga harus melihat sistem pendanaan riset sebagai hibah sehingga berbagai pengujian riset dalam bentuk teori dan produk inovasi yang memiliki resiko tertentu, bisa terkover .
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved