Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KETUA Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan penyelarasan indikator stunting berbasis surveilans pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan untuk penanganan stunting.
Hal itu termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes dan RDP dengan Kepala BKKBN dengan agenda penjelasan tentang capaian dan upaya penanganan stunting sampai dengan tahun 2022 dan penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2023 yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
“Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes dan BKKBN untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pendisiplinan pengisian data stunting bagi seluruh Kabupaten/Kota guna akurasi pencatatan serta mendesak Kemenkes untuk memenuhi kebutuhan antropometri di seluruh Posyandu dan USG di seluruh Puskesmas,” sambung Felly membacakan poin kesimpulan rapat berikutnya.
Lebih lanjut, Komisi IX mendesak Kemenkes dan BKKBN meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka membentuk Gerakan Nasional Program Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Indonesia.
“Komisi IX juga mendesak Kemenkes dan BKKBN untuk meningkatkan alokasi anggaran daerah yang masuk dalam prevalensi dengan angka stunting tertinggi agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan,” pungkas Legislator Dapil Sulawesi Utara tersebut. (RO/OL-7)
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Saat bonus demografi, terjadi surplus usia produktif yang sangat tinggi. Angkanya rata-rata 70% dari keseluruhan jumlah penduduk usia produktif.
BKKBN menekankan perlunya tetap waspada dan melakukan tindakan berkelanjutan karena risiko stunting dapat mengenai siapa saja, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menegaskan pentingnya peran agama sebagai salah satu dari 8 Fungsi Keluarga dalam mewujudkan generasi emas Indonesia.
Sinergi ini bertujuan menyediakan fasilitas penitipan anak di seluruh lingkungan kerja.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved