Kemenkes dan BKKBN Didesak Selarakan Indikator Stunting Berbasis Surveilans SSGI dan e-PPGBM

KETUA Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan penyelarasan indikator stunting berbasis surveilans pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dan terukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan untuk penanganan stunting.

Hal itu termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes dan RDP dengan Kepala BKKBN dengan agenda penjelasan tentang capaian dan upaya penanganan stunting sampai dengan tahun 2022 dan penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2023 yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).  

“Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes dan BKKBN untuk bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pendisiplinan pengisian data stunting bagi seluruh Kabupaten/Kota guna akurasi pencatatan serta mendesak Kemenkes untuk memenuhi kebutuhan antropometri di seluruh Posyandu dan USG di seluruh Puskesmas,” sambung Felly membacakan poin kesimpulan rapat berikutnya.

Lebih lanjut, Komisi IX mendesak Kemenkes dan BKKBN meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka membentuk Gerakan Nasional Program Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Indonesia. 

Baca juga : Wakil ketua DPR Harap Calon Dubes LBPP untuk Perancis, Turki dan Filipina Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Pertahanan

“Komisi IX juga mendesak Kemenkes dan BKKBN untuk meningkatkan alokasi anggaran daerah yang masuk dalam prevalensi dengan angka stunting tertinggi agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan,” pungkas Legislator Dapil Sulawesi Utara tersebut. (RO/OL-7)