Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkap ada empat sektor utama yang berkontribusi besar pada kejahatan lingkungan dan menyebabkan bencana ekologis. Sektor tersebut, yakni kehutanan dan perkebunan, pertambangan, infrastruktur, serta pariwisata.
"Hal itu terlihat bahwa pada 2022 bencana ekologis meningkat. Hal itu sejalan dengan peningkatan penerbitan izin di sejumlah sektor, yaitu HPH, HTI, izin pinjam pakai hutan dan pertambangan," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi, Selasa (31/1).
Baca juga: Wapres Minta Daerah Antisipasi Karhutla
Menurutnya, bencana ekologis merupakan bencana yang terjadi karena ada intervensi manusia. Berdasarkan pengamatan Walhi, setiap tahun politk, penerbitan izin selalu meningkat. Hal itu menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup Indonesia ke depan.
"Tahun ini, kami melihat bukan penerbitan izin saja yang akan meningkat, tapi pengampunan massal kejahatan di sektor sumber daya alam," pungkasnya.
"Pada pemerintahan Jokowi, ada 829 perusahaan perkebunan yang melakukan pelanggaran. Ini dibiarkan dan dengan adanya UU Cipta Kerja, perusahaan diberikan waktu tiga tahun untuk mendapatkan pengampunan," imbuh Zenzi.
Baca juga: BMKG Ingatkan Waspada Rekahan akibat Gempa di Cigudeg
Hal itu dikatakannya jelas tidak bisa dibiarkan. Walhi pun meminta agar pemerintah merombak sisitem dan tata kelola SDA dan lingkungan, yang sejalan dengan keadilan ekologis. Selain itu, diperlukan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat.
"Perlu menghadirkan ekosistem ekonomi nusantara untuk pemulihan lingkungan, pemulihan hak rakyat dan pemulihan kesejahteraan rakyat," tutupnya.(OL-11)
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pencabutan 28 perizinan berusaha di Sumatra harus dipandang sebagai langkah awal, bukan akhir.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pencabutan izin perhutanan terhadap 28 perusahaan oleh pemerintah berisiko menjadi kebijakan simbolik.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menilai pencabutan izin 28 perusahaan perusak hutan berpotensi menjadi kebijakan simbolis.
Di luar sanksi hukum, WALHI Sumut menekankan pentingnya agenda pemulihan ekosistem yang terencana, terukur, dan melibatkan masyarakat terdampak.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
AKTIVIS Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhammad Aminullah menilai kondisi darurat sampah Tangerang bukan peristiwa mendadak, melainkan akumulasi kelalaian tata kelola.
David Copperfield menghadapi gugatan yang menuntut lebih dari $2,5 juta untuk memperbaiki kerusakan parah pada kondominium mewah di New York City yang dimilikinya.
Menanggapi gempa bumi yang terjadi di Kyushu, perusahaan asuransi non-jiwa besar membentuk gugus tugas untuk mengumpulkan informasi mengenai kerusakan di area terdampak.
BPBD Sulawesi Utara memastikan tidak ada korban dan kerusakan usai diguncang gempa magnitudo 7.
Perusahaan teknologi di Jepang, memperingatkan perangkat digital seperti smartphone dan komputer dapat mengalami kerusakan serius akibat panas ekstrem selama musim panas.
BPBD mencatat sampai saati ini sebanyak 46 bangunan mengalami kerusakan dan 9 orang terluka akibat gempa Batang.
Risma berharap gempa dengan kekuatan tersebut tidak mengakibatkan dampak yang besar jika berpusat di laut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved