Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan tetap mempertahankan usulan penaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan biaya perjalanan ibadah haji (bipih). Usulan tersebuT dibahas dan diputuskan bersama DPR RI.
"Itu kan usulan dari pemerintah, usulan sementara. Kita lihat bagaimana proses negosiasinya, proses ketemunya kesepakatan dengan DPR," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1).
Menurutnya, penaikan biaya haji harus dilakukan untuk menjaga dana subsidi tidak cepat habis. "Kalau tidak dinaikkan, tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Menteri Agama, kira-kira subsidi habis tidak sampai 10 tahun," tuturnya.
"Makanya ini kita upayakan ada penyesuaian agar keberlangsungan dari penyelenggaraan haji bisa terjamin."
Ia menjelaskan, selama ini para jemaah haji membayar biaya ibadah haji yang jauh di bawah harga yang seharusnya. Selisih biaya itu dibayarkan oleh pemerintah melalui dana yang dikelola BPKH.
"Kita memang mengharapkan dana yang sudah masuk dan masih antre itu diinvestasikan untuk dapat nilai tambah. Namun, itu kan belum maksimal. Kalau kenaikan ini ditunda-tunda, akan semakin membebani," pungkas Muhadjir. (OL-8)
Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu.
TUHAN telah mewajibkan puasa bagi semua umat manusia yang beriman kepada-Nya (QS Al-Baqarah: 183), termasuk umat-umat beragama sebelum agama Islam.
BESOK, 13 Februari 2025, Muhadjir Effendy akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.
DULU profesor itu, ya, profesor. Sama artinya dengan guru besar.
27 hari libur nasional dan cuti bersama 2025 yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved