Usulan Kenaikan Biaya Haji Hampir Dua Kali Lipat Dinilai Tidak Bijak

ANGGOTA DPR dari Fraksi PAN mendesak Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tahun 2023.

Pasalnya, usulan kenaikan tersebut dinilai tidak bijak karena memberatkan para jamaah. Apalagi besaran kenaikan mencapai hampir Rp30 juta per jamaah.

"Usulan kenaikan itu terlalu tinggi. Pasti memberatkan. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, BPIH Indonesia mestinya tidak perlu naik," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Senin (23/1).

"Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian stucture cost tersebut,” ujar Saleh.

Saleh menyampaikan beberapa alasan mengapa usulan bipih tahun ini dinilai tidak bijak. Pertama, pandemi Covid-19 di Indonesia baru landai dan mereda.

Masyarakat masih berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian mereka. Karena itu, jika dibebankan tambahan biaya untuk pelunasan bipih yang cukup tinggi, tentulah itu sangat memberatkan.

Baca juga: Biaya Haji Naik Dua Kali Lipat, YLKI : Tidak Islami

Kedua, saat ini sudah ada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang mengelola keuangan haji. Kehadiran badan ini, kata Saleh, semestinya dapat meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah.

Semakin tinggi nilai manfaat yang diperoleh, tentu akan semakin meringankan beban jamaah untuk menutupi ongkos haji.

"BPKH ini kelihatannya belum menunjukkan prestasi memadai. Pengelolaan simpanan jamaah, tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada. Wajar saja kalau ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini".

Ketiga, kalau tetap dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrasturuktur. Asumsi semacam ini, kata Saleh, kurang baik didengar. Sebab, pengelolaan keuangan haji semestinya sudah semakin terbuka dan profesional.

"Kalau di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya, ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya, BPKH dan kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan," ucap dia. (Dis/OL-09)