Minggu 22 Januari 2023, 21:00 WIB

DPR Nilai Skema Kenaikan Bipih Tak Adil Bagi Calon Jemaah Haji 2023

Atalya Puspa | Humaniora
DPR Nilai Skema Kenaikan Bipih Tak Adil Bagi Calon Jemaah Haji 2023

MI/SUSANTO
Jemaah haji Indonesia Kloter SOC 43 yang merupakan kloter terakhir ke tanah air di Bandara AMMA, Madinah, Arab Saudi, Sabtu (13/8/2022).

 

RENCANA Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2023 terus mengundang sorotan. Rencana tersebut dinilai terlalu mendadak dan akan merugikan calon jemaah haji yang berangkat tahun ini.

“Jika ada perubahan mendadak atas nama Istitoah akan sangat merugikan jemaah yang akan berangkat tahun ini sebab mereka harus menyiapkan dana tambahan dengan kisaran Rp30 jutaan dalam waktu singkat. Bagi mayoritas calon jemaah yang harus menabung bertahun-tahun angka itu cukup besar,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam keterangan resmi, Minggu (22/1).

Baca juga: Vaksinasi Booster Pertama dan Kedua Jadi PR Berat pemerintah

Dia menjelaskan usulan pemerintah terkait proporsi pembebanan biaya haji 70 : 30 di mana 70% biaya akan ditanggung oleh jamaah dan 30% subsidi pemerintah yang diambil dari nilai manfaat BPIH merupakan proporsi ideal. Di mana proporsi tersebut sesuai dengan prinsip istitoah atau prinsip jika haji hanya bagi mereka yang mampu. “Tetapi bagi kami penerapan skema ini perlu waktu dan sosialisasi panjang sehingga tidak merugikan calon jemaah,” imbuh dia.

Marwan mengungkapkan jika dibandingkan tahun lalu, beban jemaah tahun ini akan sangat berat. Menurutnya tahun lalu dari rerata BPIH sebesar Rp98,3 juta, komponen Bipih yang harus ditanggung jamaah hanya sebesar Rp39,8 juta (40,54%) sedangkan sisanya diambil dari nilai manfaat BPIH sebesar Rp58,4 juta (59,4%).

"Lalu tetiba ada usulan tahun ini jamaah harus menanggung 70% BPIH sedangkan dari subsidi hanya 30%,” katanya.

Legilastor asal Sumatra Utara ini juga mempertanyakan kenaikan BPIH di kala Pemerintah Arab Saudi tahun ini justru menurunkan paket biaya haji baik bagi jemaah domestik maupun luar negeri.

“Tapi justru berdasarkan penjelasan Menag angka BPIH justru naik. Kenaikan ini ditambah dengan perubahan skema Bipih akan jelas membebani calon jemaah haji 2023,” katanya.

Politisi PKB ini memahami jika kenaikan komponen Bipih yang ditanggung jemaah merupakan sesuatu yang tidak dihindari. Hal tersebut agar memastikan pengelolaan manfaat dana haji tetap bisa berjalan dan tidak merugikan calon jamaah daftar tunggu yang saat ini jumlahnya mencapai 5 juta orang.

“Kendati demikian skema perubahan Bipih tidak bisa dilakukan dengan mendadak dan perlu sosialisasi agar tidak memberatkan jamaah di tahun berjalan,” katanya.

Marwan juga menegaskan perlu audit pengelolaan dana haji yang saat ini mencapai Rp160 triliun. Menurutnya perlu dipastikan dana yang ditempatkan dalam berbagai platform investasi tersebut benar-benar bisa optimal memberikan nilai manfaat bagi calon jemaah haji Indonesia.

“Hasil audit ini juga memungkinkan munculnya opsi-opsi optimalisasi dana manfaat haji baik dalam bentuk investasi atau yang lain,” pungkasnya. (H-3)

Baca Juga

SETWAPRES

Wapres: Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Harus Segera Dibenahi

👤Emir Chairullah 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 15:14 WIB
Ma’ruf mengakui pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan...
Dok Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa Lakukan Inovasi Cegah Stunting

👤Media Indonesia 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 14:50 WIB
Kementerian Kesehatan RI menjelaskan bahwa sekitar 23% bayi baru lahir mengalami...
Dok pribadi

Ayep Zaki Aktif Tumbuhkan Ekosistem Wakaf di Tanah Air

👤Media Indonesia 🕔Sabtu 04 Februari 2023, 14:40 WIB
UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sangat baik untuk kepentingan pembangunan ekosistem baik ekonomi,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya