BPDLH Gelontorkan Rp3 Triliun untuk Rehabilitasi Mangrove 2023

BADAN Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menggelontorkan Rp3 triliun yang didapatkan dari World Bank untuk merehabilitasi mangrove di empat provinsi pada 2023.

"Target Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akan melakukan rehabilitasi mangrove seluas 38 ribu hektare pada 2023. Dan 35 ribu hektare akan difasilitasi BPDLH sedangkan 3 ribu hektare sisanya akan dibantu dengan dana dari APBN," kata Kepala BRGM Hartono, kemarin.

Empat provinsi yang akan difasilitasi pendanaan dari BPDLH di antaranya rehabilitasi di wilayah Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hartono berharap, dengan adanya dana tambahan di luar APBN, target rehabilitasi mangrove di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan target. "Dengan diterbitkannya Perpres nomor 98 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, diharapkan juga investasi swasta dalam kegiatan rehabiltasi mangrove akan meningkat," beber dia.

Adapun, pada 2022 sendiri, BRGM hanya mampu merealisasikan rehabilitasi mangrove seluas 4.800 hektare dari target 228 ribu hektare. "Hal ini dikarenakan dana APBN terbatas sementara rehabilitasi mangrove melalui skema investasi oleh sektor swasta masih menunggu regulasi pemerintah yang sedang disiapkan," ucap dia.

Hambatan lainnya, menurut Hartono, ialah terkait dengan status lahan mangrove. Banyak areal mangrove rusak dan terdegradasi berstatus nonkawasan hutan. Karena rehabilitasi mangrove memerlukan persetujuan pemiliknya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya agar dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) difokuskan untuk penanganan sampah dan rehabilitasi mangrove.

Pasalnya, ekosistem mangrove dapat mereduksi emisi karbon hingga 8 sampai 12 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan. Sehingga upaya rehabilitasi mangrove diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia yang telah tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yakni mengurangi emisi GRK sebesar 31,89% dengan sumber daya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.

"Konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang banyak harus kita perbaiki. Kalau namanya konsentrasi di mangrove, saya minta konkret-konkret saja. Siapkan nursery-nya dulu. Siapkan persemaian dulu. Bibitnya bisa dihitung," ucap Jokowi. Adapun, sejak dibentuk pada 2018, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berhasil mengumpulkan sebanyak dana sebesar Rp14,52 triliun dari berbagai pihak. (H-1)