Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menggelontorkan Rp3 triliun yang didapatkan dari World Bank untuk merehabilitasi mangrove di empat provinsi pada 2023.
"Target Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) akan melakukan rehabilitasi mangrove seluas 38 ribu hektare pada 2023. Dan 35 ribu hektare akan difasilitasi BPDLH sedangkan 3 ribu hektare sisanya akan dibantu dengan dana dari APBN," kata Kepala BRGM Hartono, kemarin.
Empat provinsi yang akan difasilitasi pendanaan dari BPDLH di antaranya rehabilitasi di wilayah Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hartono berharap, dengan adanya dana tambahan di luar APBN, target rehabilitasi mangrove di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan target. "Dengan diterbitkannya Perpres nomor 98 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, diharapkan juga investasi swasta dalam kegiatan rehabiltasi mangrove akan meningkat," beber dia.
Adapun, pada 2022 sendiri, BRGM hanya mampu merealisasikan rehabilitasi mangrove seluas 4.800 hektare dari target 228 ribu hektare. "Hal ini dikarenakan dana APBN terbatas sementara rehabilitasi mangrove melalui skema investasi oleh sektor swasta masih menunggu regulasi pemerintah yang sedang disiapkan," ucap dia.
Hambatan lainnya, menurut Hartono, ialah terkait dengan status lahan mangrove. Banyak areal mangrove rusak dan terdegradasi berstatus nonkawasan hutan. Karena rehabilitasi mangrove memerlukan persetujuan pemiliknya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya agar dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) difokuskan untuk penanganan sampah dan rehabilitasi mangrove.
Pasalnya, ekosistem mangrove dapat mereduksi emisi karbon hingga 8 sampai 12 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan. Sehingga upaya rehabilitasi mangrove diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia yang telah tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yakni mengurangi emisi GRK sebesar 31,89% dengan sumber daya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional.
"Konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang banyak harus kita perbaiki. Kalau namanya konsentrasi di mangrove, saya minta konkret-konkret saja. Siapkan nursery-nya dulu. Siapkan persemaian dulu. Bibitnya bisa dihitung," ucap Jokowi. Adapun, sejak dibentuk pada 2018, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berhasil mengumpulkan sebanyak dana sebesar Rp14,52 triliun dari berbagai pihak. (H-1)
Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan emiten tambang nikel tertua di negara ini, terhadap praktik pertambangan berkelanjutan.
Denny juga mengingatkan bahwa mangrove bisa menjadi penyerap sekaligus source atau sumber karbon.
Data Global Mangrove Alliance menunjukkan, lebih dari 60% hutan mangrove dunia telah rusak atau hilang dalam dua dekade terakhir.
Salah satu tujuan program ini adalah mencegah banjir di daerah permukiman dan jalan raya di sekitarnya.
ENABLE Project melakukan penanaman mangrove di kawasan Batu Butok, Balikpapan Utara
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah pemantauan pertumbuhan bibit mangrove yang dilakukan setiap tiga bulan.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved