Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
SELEKSI Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PPPK Tenaga Teknis Kemendikbudristek 2022 dibuka untuk 7.561 formasi.
Wakil Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Kodir mengatakan saat ini animo peminat untuk pendaftaran seleksi PPPK masih tinggi.
"Kalau yang saya lihat dari pendaftaran animo untuk guru-guru mendaftar PPPK masih tinggi karena mereka rata-rata usia yang sekarang menjadi guru honor adalah usia rawan tidak bisa mengikuti tes PNS," ucap Dudung saat dihubungi, Minggu (25/12).
"Kemudian finansial untuk penggajian pun saya lihat salary-nya lumayan tinggi ketika DAU dari pemerintah ditambah dengan kekurangan dari daerah. Kurang lebih dari Pemerintah Pusat 2,8 juta ditambah 1,6-1,8 juta. Jadi kalau menurut saya itu cukup untuk teman-teman guru honor yang ingin menjadi PPPK," lanjutnya.
Menurutnya, dari 2 hal itu teman-teman para guru ingin mendaftar PPPK, walaupun berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca juga: Belum Diangkat dan Tak Terima Gaji, Guru PPPK Mengadu ke Ketua KPK Firli
Tahun ini, PPPK diserahkan ke pemerintah daerah dengan format P1 adalah kategori guru yang lulus passing grade, P2 adalah yang tidak memenuhi passing grade atau yang tertinggal, P3 adalah mereka guru yang sudah honor minimal 5 tahun dan P4 adalah umum.
"Persoalannya kadang-kadang ada beberapa daerah yang usulan PPPK-nya tidak sesuai dengan kuota yang lulus passing grade. Padahal di 2022 ini pemerintah pusat berharap bahwa daerah minimal mengusulkan kuota calon PPPK yang lulus passing grade," tutur dia.
Dudung berpesan pemerintah harus fokus menyelesaikan kekurangan guru melalui penyelesaian guru honor menjadi PPPK yang usianya di atas 35 tahun, sedangkan yang dibawah 35 tahun harus bisa menjadi ASN masa depan.(OL-5)
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
PGRI mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukkan Perlindungan Guru secara eksplisit dalam rancangan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan revolusi.
Sejumlah guru membeli makanan tradisional jenang saat aksi borong dagangan di Pasar Bawang, Kota Kediri, Jawa Timur.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
TKA merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlandaskan pada nilai integritas dan kejujuran.
Seorang guru bernama Melani Wamea, 31, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tewas dianiaya sekelompok orang tidak dikenal (OTK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved