Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SELEKSI Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) PPPK Tenaga Teknis Kemendikbudristek 2022 dibuka untuk 7.561 formasi.
Wakil Sekretaris Jenderal PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Kodir mengatakan saat ini animo peminat untuk pendaftaran seleksi PPPK masih tinggi.
"Kalau yang saya lihat dari pendaftaran animo untuk guru-guru mendaftar PPPK masih tinggi karena mereka rata-rata usia yang sekarang menjadi guru honor adalah usia rawan tidak bisa mengikuti tes PNS," ucap Dudung saat dihubungi, Minggu (25/12).
"Kemudian finansial untuk penggajian pun saya lihat salary-nya lumayan tinggi ketika DAU dari pemerintah ditambah dengan kekurangan dari daerah. Kurang lebih dari Pemerintah Pusat 2,8 juta ditambah 1,6-1,8 juta. Jadi kalau menurut saya itu cukup untuk teman-teman guru honor yang ingin menjadi PPPK," lanjutnya.
Menurutnya, dari 2 hal itu teman-teman para guru ingin mendaftar PPPK, walaupun berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca juga: Belum Diangkat dan Tak Terima Gaji, Guru PPPK Mengadu ke Ketua KPK Firli
Tahun ini, PPPK diserahkan ke pemerintah daerah dengan format P1 adalah kategori guru yang lulus passing grade, P2 adalah yang tidak memenuhi passing grade atau yang tertinggal, P3 adalah mereka guru yang sudah honor minimal 5 tahun dan P4 adalah umum.
"Persoalannya kadang-kadang ada beberapa daerah yang usulan PPPK-nya tidak sesuai dengan kuota yang lulus passing grade. Padahal di 2022 ini pemerintah pusat berharap bahwa daerah minimal mengusulkan kuota calon PPPK yang lulus passing grade," tutur dia.
Dudung berpesan pemerintah harus fokus menyelesaikan kekurangan guru melalui penyelesaian guru honor menjadi PPPK yang usianya di atas 35 tahun, sedangkan yang dibawah 35 tahun harus bisa menjadi ASN masa depan.(OL-5)
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Instansi pemerintah juga telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ketika mengangkat PPPK.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan pusat-daerah, kehilangan relevansi ketika tidak diimbangi dukungan fiskal yang memadai.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
PGRI mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukkan Perlindungan Guru secara eksplisit dalam rancangan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan revolusi.
Sejumlah guru membeli makanan tradisional jenang saat aksi borong dagangan di Pasar Bawang, Kota Kediri, Jawa Timur.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
TKA merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlandaskan pada nilai integritas dan kejujuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved