Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA Selasa (20/12) dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan Piala Jaksa Agung VII antara Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Agung (Badiklat Kejagung) dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP).
Dalam keterangan pers, Rabu (21/12), Kepala Diklat Kejagung Tonny T. Spontana, menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kompetisi Nasional Peradilan Semu (National Moot Court Competition) yang diselenggarakan kerja sama antara Kejagung dan UP sudah terselenggara dan memasuki pelaksanaan yang ketujuh kali.
Sebelumnya kompetisi Piala Jaksa Agung mengusung tema yang berkaitan dengan tema penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia.
Namun, dalam kompetisi berikutnya mengambil tema "Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul". Dengan tema tersebut, Badiklat Kejagung sangat tepat memberi dukungan program melalui Kompetisi Nasional Peradilan Semu Piala Jaksa Agung VII.
Dalam Kompetisi Nasional Peradilan Semu Piala Jaksa Agung VII akan diikuti 16 perguruan tinggi yang terseleksi administrasi melalui pengumpulan berkas persidangan.
Sebanyak 16 delegasi yang akan berkompetisi dengan difasilitasi Badiklat Kejagung sebagai intansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan terbaik.
Baca juga: Pegadaian-ISEI Gelar Kompetisi Kewirausahaan Bagi Para Mahasiswa
Ada sekitar 360 anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu yang akan menunjukkan kepiawaian dan keterampilan di bidang hukum acara demi meraih tropi yang bergengsi.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H.,M.A, menyampaikan apresiasi atas dukungan Badiklat Kejagung.
Prof.Eddy berharap perjanjian kerja sama antar-dua institusi dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Di masa yang akan datang dapat dikembangkan menjadi International Moot Court Competition sehingga para mahasiswa dapat berkiprah di persidangan di mancanegara," jelasnya.
“Tidak menutup kemungkinan dengan improving English skill di masa yang akan datang para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila dapat bertanding atau menjajal kemampuan students from Harvard Law School, Yale University, or Cambridge University,” jelas Prof.Eddy
“Para mahasiswa dapat diberi wawasan hukum beracara di Sidang Perserikatan Bangsa-Basang (PBB) atau Internasional Court of Justice. Semoga kerja sama sebagai wujud komitmen membangun sumber daya manusia di bidang penegakan hukum ini terus-menerus dapat ditingkatkan.” paparnya. (RO/OL-09)
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171,9 triliun.
Berdasarkan asas Lex Favor Reo, jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka aturan yang diberlakukan adalah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
Terdakwa Riva Siahaan mempertanyakan penggunaan bottom price dan metodologi perhitungan kerugian negara dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Kesepakatan besar ini diresmikan dalam ajang US-Indonesia Business Summit 2026 yang berlangsung di Washington D.C., Rabu (18/2) waktu setempat.
Indonesia menyambut baik rencana investasi dan kerja sama jangka panjang SINOVAC, termasuk di bidang riset dan pengembangan vaksin.
Goethe-Institut memandang bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan orang-orang lintas disiplin dan lintas batas negara.
Penguatan juga akan menyasar pada pengawasan ruang siber yang saat ini menjadi medan baru berbagai pelanggaran hukum internasional.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved