Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA Selasa (20/12) dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pelaksanaan Piala Jaksa Agung VII antara Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Agung (Badiklat Kejagung) dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP).
Dalam keterangan pers, Rabu (21/12), Kepala Diklat Kejagung Tonny T. Spontana, menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama penyelenggaraan Kompetisi Nasional Peradilan Semu (National Moot Court Competition) yang diselenggarakan kerja sama antara Kejagung dan UP sudah terselenggara dan memasuki pelaksanaan yang ketujuh kali.
Sebelumnya kompetisi Piala Jaksa Agung mengusung tema yang berkaitan dengan tema penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia.
Namun, dalam kompetisi berikutnya mengambil tema "Sumber Daya Manusia Indonesia Unggul". Dengan tema tersebut, Badiklat Kejagung sangat tepat memberi dukungan program melalui Kompetisi Nasional Peradilan Semu Piala Jaksa Agung VII.
Dalam Kompetisi Nasional Peradilan Semu Piala Jaksa Agung VII akan diikuti 16 perguruan tinggi yang terseleksi administrasi melalui pengumpulan berkas persidangan.
Sebanyak 16 delegasi yang akan berkompetisi dengan difasilitasi Badiklat Kejagung sebagai intansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan terbaik.
Baca juga: Pegadaian-ISEI Gelar Kompetisi Kewirausahaan Bagi Para Mahasiswa
Ada sekitar 360 anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu yang akan menunjukkan kepiawaian dan keterampilan di bidang hukum acara demi meraih tropi yang bergengsi.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H.,M.A, menyampaikan apresiasi atas dukungan Badiklat Kejagung.
Prof.Eddy berharap perjanjian kerja sama antar-dua institusi dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Di masa yang akan datang dapat dikembangkan menjadi International Moot Court Competition sehingga para mahasiswa dapat berkiprah di persidangan di mancanegara," jelasnya.
“Tidak menutup kemungkinan dengan improving English skill di masa yang akan datang para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila dapat bertanding atau menjajal kemampuan students from Harvard Law School, Yale University, or Cambridge University,” jelas Prof.Eddy
“Para mahasiswa dapat diberi wawasan hukum beracara di Sidang Perserikatan Bangsa-Basang (PBB) atau Internasional Court of Justice. Semoga kerja sama sebagai wujud komitmen membangun sumber daya manusia di bidang penegakan hukum ini terus-menerus dapat ditingkatkan.” paparnya. (RO/OL-09)
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Inisiatif ini menyoroti pentingnya hubungan budaya dalam kemitraan yang berkelanjutan antara Australia dan Indonesia.
Kemitraan strategis ini menegaskan posisi Todak Academy sebagai salah satu pemimpin regional dalam pengembangan talenta digital masa depan di kawasan ASEAN.
Kerja sama tersebut menjadi tonggak penting penerapan sanksi sosial sebagai alternatif hukuman pidana,
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved