Pemda Didorong Terlibat dalam Pengembangan Kemitraan SMK dan Industri

PEMERINTAH daerah (pemda) didorong untuk terlibat dalam mengembangkan kerja sama antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan industri. Keterlibatan itu bisa dicapai bila pemda menciptakan iklim birokrasi yang efisien dan iklim investasi yang kondusif.

Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Saryadi, mengatakan dalam kerja sama antara SMK dan industri pemda memiliki peran penting dalam mendukung kedua pihak tersebut. Setiap ajuan dari SMK untuk bekerja sama dengan industri memerlukan rekomendasi dari pemda.

"Artinya kita ingin memastikan SMK yang akan menjadi calon pelaksana SMK Pusat Keunggulan ini secara birokrasi mendapatkan dukungan dari Pemda karena intervensi ke SMK kalau hanya mengandalkan dari satu-dua sumber, misalnya dari Direktorat SMK atau industri, tentunya tidak mencukupi,” ujar Saryadi, Jumat (2/12).

Baca juga: Covid-19 Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi di Indonesia

Dia menyebut pemda juga mesti memiliki berbagai skema dalam mengembangkan kerja sama industri dengan SMK. Pihaknya berharap pemda bisa berkontribusi dalam mengusulkan SMK yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dari Kemendikbud-Ristek.

"Pemda pada dasarnya tidak hanya dinas pendidikan saja. Namun ada dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas ketenagakerjaan dan sebagainya," ucapnya.

Saryadi berharap dinas-dinas di daerah bisa menyampaikan informasi tentang kesempatan investasi di dunia pendidikan. Saat ini, hal tersebut difasilitasi melalui SMK Pusat Keunggulan. "Jadi, mereka (pemda) harapannya bisa mendorong industri-industri yang ada di daerah untuk bisa berkontribusi dalam kerja sama dengan SMK,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Saryadi mengatakan bahwa saat ini sudah ada 1.401 SMK PK yang eligible untuk skema pemadanan dukungan (SPD). Program tersebut merupakan mekanisme pengembangan SMK PK berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan partisipasi dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. SMK PK nantinya didukung dari pendanaan APBN dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Saryadi menjelaskan pada 2022 ada 349 dunia usaha dan dunia industri yang bersinergi dengan satuan pendidikan di daerah dengan investasi sebesar Rp439 miliar. Pemerintah akan terus berkomitmen mengembangkan ekosistem pendidikan vokasi melalui SMK PK SPD.

“Ini akan terus kita lakukan guna mengolaborasikan sektor pendidikan dengan industri agar dapat menghasilkan SDM unggul, tangguh, dan relevan dengan kebutuhan industri,” papar dia.

Saryadi menyebut hal ini telah sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Implementasi Pendidikan Vokasi. “Pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Untuk itu, Presiden menaruh harapan besar untuk kemajuan pendidikan vokasi,” tandasnya. (H-3)