PEMANASAN global diprediksi memburuk seperti dilaporkan dalam laporan United Nations Environment Programme (UNEP), yaitu Emissions Gap Report 2022 dan Adaptation Gap Report 2022. Sementara, kesepakatan pendanaan dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP-27) belum cukup kuat untuk jadi pegangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Hal itu ditegaskan oleh Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) dalam webinar yang menyertakan Environment Institute, Ikatan Alumni Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (ILUNI SIL UI), dan Bakti Lingkungan Djarum Foundation, Kamis (1/12).
Mahawan Karuniasa, Ketua Umum APIK Indonesia Network menyebut kesepakatan pendanaan Loss and Damage (kerugian dan kerusakan), seperti yang dikabarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah kabar baik dari COP-27, khususnya bagi negara berkembang dalam upaya adaptasi menghadapi perubahan iklim.
Namun demikian, kesenjangan yang sangat jauh antara komitmen negara-negara dengan target Paris Agreement, berpotensi tidak hanya pada terlampauinya batas 1,5° C. "Tapi juga pada memburuknya dampak perubahan iklim dan membengkaknya biaya adaptasi," sebut Mahawan.
Ia menjelaskan, sebelum dilaksanakan COP-27, UNEP mengeluarkan laporan tahunannya terkait perubahan iklim terdiri atas Emissions Gap Report 2022 dan Adaptation Gap Report 2022. Dalam Emissions Gap Report 2022, UNEP memberikan catatan utama the closing window yang selanjutnya menjadi diskusi dan perdebatan para ahli, penggiat dan para perwakilan negara terkait kondisi mendesak untuk menjaga agar rata-rata kenaikan suhu permukaan bumi tidak melampaui 1,5° C.
"Para ahli memberikan catatan, secara umum, bahwa batas 1,5° C akan terlampaui, sehingga perlu memperkuat aksi adaptasi. Sedangkan sebagian, terutama pimpinan negara-negara masih menyatakan adanya peluang untuk tidak melampaui 1,5° C," terang Mahawan.
Selanjutnya dalam laporan Adaptation Gap Report 2022, UNEP juga memberikan catatan bahwa upaya adaptasi global too little, too slow, menggambarkan minimya upaya adaptasi, khususnya peran negara maju dalam menjaga resiliensi di negara berkembang.
Oleh karena itu, UNEP mengajak semua pihak, untuk mencapai target Paris Agreement perlu dilakukan rapid transformation of societies, untuk menghindari katastropi iklim.
Dalam webinar itu, Nur Masripatin, Penasehat Senior Menteri LHK menyampaikan bahwa COP-27 berimplikasi pada semua negara termasuk Indonesia, khususnya komitmen melalui NDC yang perlu diselaraskan dengan Long-term Strategy termasuk agenda NZE.
Dalam menyikapi prediksi pemanasan global yang makin memburuk, FX Supandji, Vice President Director Djarum Foundation mengajak semua pihak untuk memelihara alam agar alam menjaga kita semua.
Hingga kini, sebutnya, Djarum Foundation telah menanam lebih dari 150.000 pohon trembesi di berbagai wilayah, termasuk di ruas jalan sepanjang 3.120 km di Jawa dan Sumatra. (H-2)
