Kebijakan KLHK Atasi Perubahan Iklim Dinilai Miliki Basis Saintifik Kuat

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Siti Zuhro menilai politik kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan pemerintah Indonesia sudah berjalan di atas basis sains yang kuat.

Siti memberikan satu contoh konkret dalam agenda COP27 yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir, terlihat posisi Indonesia yang tidak lagi bermain pada isu retorika tapi sudah berbasis implementasi. Salah satunya dengan ambisi menaikkan NDC dari 29% ke 31,89% dengan upaya sendiri, dan dari 41% ke 43,20% melalui dukungan dunia internasional.

"Ini sudah melalui kajian berbasis saintifik karena disusul dengan keluarnya kebijakan rencana operasional FOLU Net Sink 2030, kebijakan rencana strategis dan rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan di tingkat regional dan daerah. Menunjukkan KLHK sedang berada pada jalur tepat mengawal perubahan iklim dengan dasar politik kebijakan berbasis sains yang terang," kata Siti Zuhro di sela-sela agenda COP-27, Selasa (8/11).

Ia menilai, kerja saintis bidang lingkungan hidup dan kehutanan membutuhkan kepeloporan kepemimpinan yang kuat. Reformasi kebijakan diyakini tidak akan berjalan tanpa adanya political will dari pemangku kebijakan. Saat ini, menurut dia momentum rezim hijau sudah berjalan tepat dengan langkah-langkah yang dikerjakan KLHK dalam 7-8 tahun terakhir.

Hasilnya menunjukkan terjadinya penurunan deforestasi, keberhasilan pengendalian karhutla, keterlibatan multi aktor di proklim, perhutanan sosial, dan contoh faktual lainnya. "Basis kerjanya sangat saintifik dan tentu saja membutuhkan dukungan pemegang kekuasaan politik mulai dari pusat hingga ke daerah," kata Siti.

Di balik model kerja saintifik berbasis hasil ini, kata Siti, tidak terlepas dari figur kuat Menteri LHK Siti Nurbaya. Hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada faktor kepemimpinan yang kuat untuk melahirkan politik kebijakan yang kuat guna memihak pada keseimbangan antara lingkungan dan ekonomi nasional.

"Siti Nurbaya berhasil melakukan itu dengan konsep kerja politik kebijakan yang sangat saintis," ungkap alumni Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia ini.

Reformasi bidang LHK telah diklaim terjadi melalui pendekatan kebijakan pengendalian karhutla, pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial, moratorium total ijin hutan primer dan gambut, yang menjadi bagian penting dari kontribusi penurunan deforestasi terendah dalam sejarah selama dua dekade, menjadi 114 ribu hektare per tahun pada 2019-2020 dan 2020-2021.

Selain itu juga dilakukan konservasi dan pengelolaan hutan lestari, sink enhancement dengan mempercepat aforestasi dan reboisasi lahan kritis di luar dan di dalam kawasan hutan, revegetasi perkotaan, replikasi ekosistem, dan rehabilitasi eko-riparian. (OL-12)