Selasa 08 November 2022, 10:55 WIB

Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerjaan Profesional, Bukan Pembantu

Dinda Shabrina | Humaniora
Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerjaan Profesional, Bukan Pembantu

ANTARA/ M RISYAL HIDAYAT
SAHKAN RUU PPRT: Massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Bangkit Menggugat berunjuk rasa menuntut pemerintah mengesahkan RUU PPRT

 

KETUA Panja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Willy Aditya menyampaikan agar masyarakat terutama media meluruskan cara pandang terkait profesi pekerja rumah tangga (PRT). Sebagai wahana informasi masyarakat, mengubah penyebutan ‘ART’ atau ‘pembantu’ menjadi ‘PRT’ amat penting untuk menyosialisasikan bahwa PRT adalah pekerjaan profesional, bukan sekadar membantu kerja-kerja rumah tangga.

“Media tidak boleh ragu menuliskan profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukan lagi Asisten Rumah Tangga, atau istilah penghalusan lainnya. Kita harus budayakan menggunakan istilah yang tepat, yaitu pekerja. Saat ini peraturan Menteri Ketenagakerjaan sudah memasukan istilah profesi Pekerja Rumah Tangga,” kata Willy kepada Media Indonesia, Selasa (8/11).

Hal ini penting untuk dilakukan untuk mengubah mindset masyarakat tentang PRT. Penyebutan PRT juga secara tidak langsung menyetarakan derajat para pekerja rumah tangga dengan pekerja-pekerja profesional lainnya.

“Tindakan kekerasan terhadap PRT yang masih terjadi ini lantaran masih mengemukanya pikiran bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga bukanlah pekerja. Orang-orang yang mempekerjakan pun masih menggunakan cara pikir perbudakan terhadap pekerja rumah tangga. Ini harus dihentikan. Mindset-nya harus diubah,” ucap Willy.

Berkat viralnya kasus penyiksaan terhadap PRT di Bandung beberapa waktu lalu, kata Willy, ini menjadi membangkitkan kembali semangatnya dan teman-teman yang memperjuangkan agar RUU PPRT segera disahkan sebagai undang-undang inisiatif DPR.

“Peristiwa yang terjadi di Bandung belum lama ini, adalah pengingat keras bahwa semakin lama ditunda pembahasan RUU PPRT yang telah menjadi usulan inisiatif Badan Legislasi, maka pembuat UU bertanggung jawab atas korban yang terus berjatuhan,” ujarnya.

“RUU PPRT sudah setahun lebih terus menerus saya dorong untuk resmi menjadi RUU Prolegnas Prioritas agar segera dibahas. Namun apalah daya karena DPR adalah lembaga kepentingan, maka saya juga tidak selalu dapat memaksakan pikiran saya untuk publik. Peristiwa ini semoga menjadi pengetuk hati mereka yang masih keras untuk tidak segera membahas RUU PPRT dan menjadikannya UU,” imbuh dia.

Willy mengaku hanya bisa memberikan sikap bahwa dirinya mengutuk keras perilaku kekerasan terhadap PRT. “. Aparat penegak hukum harus serius menangani kasus ini dan menghukum pelaku sesuai perbuatannya,” tandasnya. (H-1)

Baca Juga

MI/Ramdani

Ahli: Masyarakat tidak Boleh Lengah, Subvarian XBB Bahaya bagi Komorbid

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 02 Desember 2022, 23:38 WIB
Menurut Guru Besar Mikrobiologi FKUI, subvarian XBB dan varian omikron lainnya bisa melarikan diri dari antibodi, baik pascainfeksi,...
MI/ Moh Irfan

BPJS Kesehatan Ingin Masyarakat Teredukasi Soal Layanan Kesehatan

👤Dinda Shabrina 🕔Jumat 02 Desember 2022, 22:59 WIB
MASYARAKAT sangat membutuhkan edukasi terkait layanan kesehatan yang diselanggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...
Dok. i3L

Terus Lakukan Inovasi, Dundee dan i3l Kembangkan Kerjasama Double Degree

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 02 Desember 2022, 21:59 WIB
"Mahasiswa nantinya akan diberikan gelar sarjana dari Biomedicine i3L, serta dari University of...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya