Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan sudah mengantongi dua perusahaan farmasi yang diduga bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak.
Pihaknya bersama aparat kepolisian akan melakukan penyidikan dan membawa dua entitas tersebut ke ranah pidana.
"Kedeputian penindakan dari BPOM sudah ditugaskan masuk ke industri tersebut. Kami bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penyidikan untuk menuju pada perkara pidana," ujar Penny di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10).
Kendati demikian, saat ini Penny masih belum bersedia menyebut dua perusahaan obat yang dimaksud.
"Ketika sudah waktunya, tentu segera kami komunikasikan kepada masyarakat," ucapnya.
Dua industri farmasi itu diindikasikan menggunakan bahan baku produksi obat sirop yang memicu terbentuknya Etilen Glikon (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dengan kadar tinggi.
Dua senyawa kimia itulah yang berbahaya dan menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut pada anak.
"Ada indikasi bahwa kandungan dari EG dan DEG di produk mereka sangat-sangat tinggi. Itu tentu saja sangat beracun dan diduga mengakibatkan ginjal akut," tandas Penny.(OL-4)
Trubus menilai bahwa pemerintah lebih memperdulikan nilai ekonomis dan mengabaikan nilai humanis
Kuasa Hukum dari Korban kasus GGAPA, Reza Zia Ulhaq menilai nominal ganti rugi pada keluarga korban Gugatan Class Action Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) masih jauh dari harapan.
Putusan gugatan gagal ginjal akut pada anak masih jauh dari harapan
Kasus gagal ginjal kronik yang membutuhkan cuci darah di RSHS jumlahnya mencapai 10-20 anak per bulan
PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan gugatan class action kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang terdampak pada anak-anak
Produsen farmasi disebut harus ikut bertanggung jawab atas kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).
Setiap prosedur hemodialisis untuk mengatasi gagal ginjal membutuhkan infrastruktur, energi listrik, dan air dalam jumlah besar.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Mengapa transplantasi ginjal sulit berkembang di negara berkembang? Studi terbaru mengungkap 4 kendala utama, mulai dari biaya hingga faktor sosial.
TERAPI cuci darah selama ini identik dengan hemodialisis (HD) yang dilakukan secara rutin di rumah sakit. Padahal, pasien gagal ginjal memiliki pilihan terapi lain yakni CPAD
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
Gagal ginjal merupakan salah satu beban biaya (burden) tertinggi bagi sistem jaminan kesehatan nasional saat ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved