Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIGITALISASI dapat meningkatkan pelayanan pasien di rumah sakit menjadi lebih cepat dan lebih baik. Dengan meningkatkan pelayanan publik maka kepercayaan publik terhadap rumah sakit juga akan meningkat.
"Sekarang rata-rata antri 2-3 jam dan di RSUD Bali Mandara 1 jam ini luar biasa dengan digitalisasi. RSUD ini merupakan yang kami inginkan karena sesuai dengan tujuan BPJS Kesehatan untuk tidak membanding-bandingkan pasien," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam kunjungan ke RSUD Bali Mandara, Denpasar Bali.
Cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan per 30 September 2022 sekitar 244 juta jiwa atau 88,8 persen penduduk. Dengan begitu untuk mengefisiensikan waktu maka masyarakat bisa melakukan antrian dengan whatsapp atau SIM RS.
Prof Ali menjelaskan JKN suatu bentuk perlindungan sosial seperti bantuan sosial, sosial security, perlindungan sosial dalam bentuk asuransi individu atau komersial. JKN juga memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat manusia.
"Sehingga kalau di rumah sakit saling membantu. Yang kaya membantu dan yang miskin dibantu," ucapnya.
Di kesempatan yang sama Direktur RSUD Bali Mandara dr I Ketut Suarjaya mengatakan sejak awal pendirian RSUD Bali Mandara berkomitmen dengan pemerintah provinsi bertaraf internasional sehingga tidak ada diskriminasi dalam pelayanan untuk menuju rumah sakit berstandar kelas dunia.
RSUD Bali Mandara berkapasitas 207 tempat tidur dengan pelayanan 27 layanan poliklinik spesialis, 21 ruang perawatan insentif, 5 kamar operasi dengan rancangan dinding anti bakteri, dan layanan unggulan yakni kanker terpadu.
"Satu gedung ada khusus layanan terpadu jadi pasien bisa konsultasi terkait kanker dengan baik dan utuh," ujarnya
Menurutnya layanan kanker terpadu akan menguraikan antrian khusus untuk pelayanan kanker. Pelayanan mulai dari konsultasi, kemoterapi dan lainnya dengan pelayanan teknologi terbaru.
"Presentase kunjungan pasien rawat jalan para JKN mengingat pada 2022 sekitar 69 persen yakni 3.3476 pasien. Bahkan rawat inap dominasi JKN yakni 2.960 pasien atau 76 persen," katanya.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa melihat jadwal operasi di aplikasi SIMRS mulai dari pukul, proses, dan ketersediaan tempat tidur. Sehingga masyarakat bisa melihat ketersediaan tempat tidur yang selalu terupdate setiap saat.
"Waktu tunggu mulai dari pendaftaran sampai dilayani oleh dokter spesialis sampai 60 menit. Dengan adanya antrian online 96 persen terlayani," ungkapnya.
Salah satu peserta JKN yakni Ni Komang Risma, 7, ditemani sang ayah Wayan Budi untuk berobat rutin mingguan karena penyakit Vitiligo yang sudah diidap Komang sejak lahir.
"Kalau mulai berobat sudah sejak 2018 peribahan terntu ada seperti yang di bawah mata yang dulunya berwarna putih kini sudah berwarna cokelat seperti warna kulit," kata Wayan.
Wayan mengaku selama 2018 pengobatan anaknya dengan menggunakan BPJS Kesehatan sangat membantu dan tidak ada dibeda-bedakan dalam hal perawatan.
"Terapi yang digunakan terapi spektra, saya pakai BPJS dari pekerjaan istri, sampai saat ini ndak dibedakan pelayananny. Kita juga bisa pakai WhatsApp untuk urutan antri dan bisa menyesuaikan anak yang pulang sekolah jam 12.30 WITA," ujarnya. (H-2)
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Sektor layanan kesehatan di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, tengah mengalami perubahan struktural yang signifikan.
Kemendikdasmen bergerak cepat dan terukur setelah capaian tahun 2024, khususnya melalui penguatan pada domain manajemen SPBE.
DIGITALISASI sistem pengamanan dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasi hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah).
Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terhenti meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved