Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENYAKIT stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada 2015 dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada 2014. Prevalensi stroke di Indonesia di 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur 15 tahun ke atas sebesar (10,9%) atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 jiwa.
Untuk itu, sejumlah strategi disusun pemerintah untuk menurunkan prevalensi stroke di Indonesia. Mulai dengan memperkuat upaya promotif preventif kesehatan masyarakat seperti mengkampanyekan konsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kadar gula dalam darah, rutin melakukan aktivitas fisik dan yang tak kalah penting adalah rutin cek kesehatan setidaknya 6 bulan sekali.
“Kalau belum melakukan pemeriksaan. Mulai tahun depan deteksi dini akan ditanggung BPJS. Ingat ya, mencegah lebih mudah dan murah daripada mengobati,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya, Rabu (12/10).
Selanjutnya adalah memperkuat layanan kesehatan untuk penyakit stroke. Saat ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan spesialis bedah jumlahnya belum memadai. Dari 34 provinsi baru 20 provinsi yang bisa melakukan tindakan pakai cathlab sementara 14 provinsi masih belum mampu menyediakan pelayanan stroke.
“Kami sedang berproses untuk memenuhi itu, terkait alatnya itu gampang. Saya sudah alokasikan untuk kanker, stroke, jantung dan ginjal sekitar 30 triliun sampai tahun 2027. Seluruh provinsi dan 514 Kabupaten/kota akan memiliki alat intervensi non-bedah. Ini pilar nomor dua transformasi layanan rujukan,” ujarnya.
Selain itu, pemenuhan tenaga kesehatan juga sangat perlu. Pasalnya, jumlah dokter spesialis bedah saat ini juga masih sangat minim. Persebarannya pun juga belum merata, masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa.
Dari 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang memiliki spesialis hanya 20, spesialis saraf hanya sekitar 13, sementara sub spesialis syarat intervensi presentasinya lebih sedikit lagi.
“Kenapa hanya segitu? Harusnya diperbanyak. Saya akan perbanyak prodi spesialis dan RS Pendidikan baik di FK swasta atau negeri. Cara akan banyak spesialis yang akan kita cetak. Itu reformasi yang akan kita transformasi di pilar ketiga,” ujar Menkes.
Upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan layanan stroke di seluruh fasyankes. Menkes ingin, layanan kesehatan stroke terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
“Terakhir, embrace new technologi. Perkembangan teknologi ini harus kita manfaatkan untuk menghadirikan layanan kesehatan yang lebih personal dan presisi. Harapannya ini juga bisa digunakan untuk pencegahan stroke,” pungkasnya. (H-1)
Adanya akses Internet ini menjadi tulang punggung yang penting untuk pelayanan kesehatan dan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
PROGRAM Kampus Siaga Lacak Covid-19 diluncurkan pemerintah untuk membantu puskesmas dalam upaya penanggulangan Covid-19 di wilayah sekitar kampus.
Pemerintah telah menyetujui pembayaran tunggakan insentif penanganan covid-19 bagi 79.564 tenaga kesehatan sebesar Rp475,7 miliar.
Pandemi menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meratakan kurva penyebaran dan menjamin pelayanan kesehatan yang menyeluruh.
Puskesmas bisa melayani pasien-pasien bergejala ringan. Tentunya harus diberdayakan fasilitas layanan kesehatan primer ini.
Vaksinasi bagi ibu hamil masuk dalam kriteria khusus. Format skrining pada kartu kendali untuk ibu hamil pun telah disiapkan oleh Kemenkes.
Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai tenda para pengungsi warga negara asing (WNA) yang mencari suaka di Kuningan, mengganggu estetika.
Sebelum Lebaran, kebutuhan oksogen medis per hari hanya 400 ton.
Wilayah prioritas penerima vaksin adalah daerah dengan kasus aktif yang tinggi. Seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, dan Jawa Timur.
"PPKM Level 4 diperpanjang atau tidak, kita serahkan kepada Bapak Presiden atau mungkin Menko Maritim dan Investasi yang ditunjuk untuk menyampaikan itu,"
Meskipun penambahan kasus konfirmasi positif covid-19 harian di Indonesia menurun, namun kasus kematian terus meningkat, persentase case fatality rate di Indonesia mencapai 2,8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved