Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SALAH kelola sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) masyarakat di Indonesia Timur harus segera diperbaiki, demi pemerataan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara.
"Temuan salah kelola sejumlah Fasyankes di Indonesia Timur harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar segera diperbaiki," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6).
Keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Media, Kamis (13/6), menyebutkan bahwa 23 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Indonesia Timur (Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur / NTT, Papua, dan Nusa Tenggara Barat / NTB, banyak yang mangkrak.
Baca juga : Bangun Sektor UMKM Desa Demi Wujudkan Pembangunan yang Merata
Selain itu, sejumlah persoalan juga kerap dihadapi antara lain insentif tenaga kesehatan (nakes), pemenuhan standar minimum jumlah dan kualifikasi nakes, serta pemenuhan anggaran kesehatan.
Demikian pula, ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung, prasarana rumah sakit, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Universal Health Coverage (UHC) dan kepesertaan BPJS, pengelolaan limbah faskes, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik, juga bermasalah.
Menurut Lestari, perbaikan terhadap sejumlah permasalahan tersebut membutuhkan dukungan semua pihak.
Baca juga : Konsistensi Pemerataan Pendidikan Harus terus Dilakukan
Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus memiliki cara pandang yang sama terkait pengelolaan dan pengembangan Fasyankes di wilayahnya masing-masing.
Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan, harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap perbaikan Fasyankes yang mangkrak di Indonesia Timur dapat berlangsung dengan segera.
Sehingga, tegas Rerie, upaya negara untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak dan lebih merata bagi setiap warga negara dapat diwujudkan, sebagai bagian dari proses membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. (Z-6)
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved