Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SALAH kelola sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) masyarakat di Indonesia Timur harus segera diperbaiki, demi pemerataan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara.
"Temuan salah kelola sejumlah Fasyankes di Indonesia Timur harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar segera diperbaiki," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6).
Keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Media, Kamis (13/6), menyebutkan bahwa 23 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Indonesia Timur (Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur / NTT, Papua, dan Nusa Tenggara Barat / NTB, banyak yang mangkrak.
Baca juga : Bangun Sektor UMKM Desa Demi Wujudkan Pembangunan yang Merata
Selain itu, sejumlah persoalan juga kerap dihadapi antara lain insentif tenaga kesehatan (nakes), pemenuhan standar minimum jumlah dan kualifikasi nakes, serta pemenuhan anggaran kesehatan.
Demikian pula, ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung, prasarana rumah sakit, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Universal Health Coverage (UHC) dan kepesertaan BPJS, pengelolaan limbah faskes, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik, juga bermasalah.
Menurut Lestari, perbaikan terhadap sejumlah permasalahan tersebut membutuhkan dukungan semua pihak.
Baca juga : Konsistensi Pemerataan Pendidikan Harus terus Dilakukan
Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus memiliki cara pandang yang sama terkait pengelolaan dan pengembangan Fasyankes di wilayahnya masing-masing.
Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan, harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap perbaikan Fasyankes yang mangkrak di Indonesia Timur dapat berlangsung dengan segera.
Sehingga, tegas Rerie, upaya negara untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak dan lebih merata bagi setiap warga negara dapat diwujudkan, sebagai bagian dari proses membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. (Z-6)
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus ditegakkan secara konsisten demi menjawab ancaman serius akibat pemanasan global.
PENINGKATAN literasi peserta didik di sejumlah sektor harus didukung konsistensi kebijakan dan political will semua pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
Lestari Moerdijat mendorong implementasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Kamaruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mendukung pembangunan nasional.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved