Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMUDAHAN akses pendidikan harus konsisten ditingkatkan agar merata, sehingga bonus demografi yang kita miliki mampu berperan signifikan dalam proses pembangunan.
"Akses yang mudah bagi masyarakat sangat penting agar kesempatan mendapatkan pendidikan lebih merata di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/1).
Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2020 mengungkapkan di tengah masifnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, masih ada 42.159 ribu sekolah yang belum memiliki akses internet. Pada tahun yang sama, 8.522 sekolah yang belum teraliri listrik.
Baca juga : Elite Partai Politik Harus Jadi Teladan
Selain itu pada tahun ajaran 2021/2022 data BPS menggambarkan bahwa 60% bangunan SD rusak ringan atau sedang, sedangkan di tingkat SMP 50,56% bangunan rusak dan di tingkat SMA tercatat 45,03% juga rusak.
Menurut Lestari, problem pemerataan pendidikan harus mampu dijawab melalui sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan.
Baca juga : Ipebi dan Ganesha Operation Tandatangani Kerja Sama Bidang Pendidikan
Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pendidikan itu merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional.
Selain kesiapan infrastruktur fisik berupa sarana dan prasarana pendidikan, menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sebaran tenaga pengajar dengan kualitas yang memadai juga harus merata.
Rerie menilai, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar-kementerian dan lembaga, agar infrastruktur pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar, dapat tersedia merata di tanah air.
Upaya mewujudkan pendidikan yang merata, tegas Rerie, harus konsisten dilakukan agar tercipta percepatan pembangunan SDM nasional yang berdaya saing dan memiliki kemampuan menjawab tantangan di masa depan. (RO/Z-5)
Moody’s menahan rating Indonesia di Baa2. Pemerintah klaim ekonomi dan fiskal tetap kuat, defisit terjaga, Danantara dan MBG jadi tumpuan investasi.
Universitas Satya Negara Indonesia secara resmi mengukuhkan Prof. Dr. Yusriani Sapta Dewi, M.Si. sebagai Guru Besar Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USNI.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Potensi bonus demografi 2045 terancam gagal total jika usia produktifnya lumpuh akibat utang dan mentalitas instan.
Generasi muda perlu ruang untuk kembali merumuskan harapan dan arah masa depan.
Jika bonus demografi ini bisa dikapitalisasi dengan benar, negara akan bisa melakukan saving dan reinvestasi setiap tahun.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved