Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMILIH yang mengedepankan rasional merupakan unsur utama menciptakan demokrasi yang sehat dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Namun, menurut peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nicky Fachrizal, pada kenyataannya masyarakat terbagi dua yakni pemilih rasional dan sentimental. Dengan demikian undang-undang telah mengamanatkan peran partai politik untuk memberi edukasi politik demi menciptakan publik yang kuat secara literasi dan rasional.
"Perlu edukasi politik yang melibatkan masyarakat sipil dan parpol tentunya, malahan UU memberi mandat kepada parpol untuk mengadakan pendidikan politik," jelasnya, Sabtu (13/1).
Di samping itu peningkatan literasi politik perlu diimbangkan dengan membiasakan diskusi atau dialog sehingga perbedaan pendapat yang dihadapi menjadi biasa.
Baca juga: Bali Sambut Gibran dengan Baliho Caci Maki
"Sebab demokrasi itu memerlukan adanya pendapat-pendapat yang berbeda," sambungnya.
Para politisi sambung juga memiliki porsi sama bertugas untuk meningkatkan literasi publik dan menjadi teladan dalam menerapkan rasionalitas dalam mendukung dan memilih.
Baca juga: CORE: Anies Baswedan Miliki Visi Misi Perekonomian yang Paling Realistis
"Dengan rasionalitas maka tidak perlu ada hasutan atau pengaruh-pengaruh yang lebih mengarah pada perasaan atau emosional," terusnya.
Dalam prosesnya yang menjadi ironi yakni amanat UU tersebut dilaksanakan hanya saat mendekati waktu pemilu yaitu pendidikan pemilih (voter education).
"Nah ini hanya sebagian kecil dari political education. Dalam arti lain pendidikan politik jangan berhenti setelah pemilu saja atau saat mendekati pemilu edukasi ini baru dilakukan," cetusnya.
Baca juga: Polri: Pelaku Ancaman Pembunuhan Anies Baswedan Tak Terafiliasi Capres Lain
Sementara itu Tim Amin dari Partai NasDem Willy Aditya menerangkan politisi punya peran penting meningkatkan literasi publik dalam politik dan memilih. Para elite harus benar-benar menjalankan politik rasional dalam berpolitik.
"Para elit harus memperlihatkan itu tidak ada dendam dan intimidasi. Itu yang harus menjadi contoh yang kemudian itu bisa dilihat pemilih dan diikuti masyarakat atau pendukungnya dan menjadi rasional," ungkapnya.
Debat terbuka merupakan media untuk pemilih mengenal calon pemimpinnya serta memiliki konsekuensi.
"Jadi kita bersama yang memberikan keteladanan jangan sampai kontestasi demokrasi ini dicederai dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas bahkan mengarah pada kekerasan. Kita harus bawa pemilu ini pada arah dan langkah yang lebih maju. Ini demokrasi yang harus kita junjung tinggi bersama," tukasnya. (Sru/Z-7)
Data 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, masih di bawah rata-rata nasional.
Wamenag Romo R Muhammad Syafi’i mengungkapkan masjid harus menjadi pusat pembinaan umat yang holistik, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai episentrum transformasi sosial
Unjaya menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi.
PENDIDIKAN dipercaya sebagai cara paling baik untuk memupuk dan mengembangkan pengetahuan demi kehidupan yang lebih baik.
PADA tahun ini, tercatat total 34 individu dan lembaga menerima penghargaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved