Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIH yang mengedepankan rasional merupakan unsur utama menciptakan demokrasi yang sehat dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Namun, menurut peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nicky Fachrizal, pada kenyataannya masyarakat terbagi dua yakni pemilih rasional dan sentimental. Dengan demikian undang-undang telah mengamanatkan peran partai politik untuk memberi edukasi politik demi menciptakan publik yang kuat secara literasi dan rasional.
"Perlu edukasi politik yang melibatkan masyarakat sipil dan parpol tentunya, malahan UU memberi mandat kepada parpol untuk mengadakan pendidikan politik," jelasnya, Sabtu (13/1).
Di samping itu peningkatan literasi politik perlu diimbangkan dengan membiasakan diskusi atau dialog sehingga perbedaan pendapat yang dihadapi menjadi biasa.
Baca juga: Bali Sambut Gibran dengan Baliho Caci Maki
"Sebab demokrasi itu memerlukan adanya pendapat-pendapat yang berbeda," sambungnya.
Para politisi sambung juga memiliki porsi sama bertugas untuk meningkatkan literasi publik dan menjadi teladan dalam menerapkan rasionalitas dalam mendukung dan memilih.
Baca juga: CORE: Anies Baswedan Miliki Visi Misi Perekonomian yang Paling Realistis
"Dengan rasionalitas maka tidak perlu ada hasutan atau pengaruh-pengaruh yang lebih mengarah pada perasaan atau emosional," terusnya.
Dalam prosesnya yang menjadi ironi yakni amanat UU tersebut dilaksanakan hanya saat mendekati waktu pemilu yaitu pendidikan pemilih (voter education).
"Nah ini hanya sebagian kecil dari political education. Dalam arti lain pendidikan politik jangan berhenti setelah pemilu saja atau saat mendekati pemilu edukasi ini baru dilakukan," cetusnya.
Baca juga: Polri: Pelaku Ancaman Pembunuhan Anies Baswedan Tak Terafiliasi Capres Lain
Sementara itu Tim Amin dari Partai NasDem Willy Aditya menerangkan politisi punya peran penting meningkatkan literasi publik dalam politik dan memilih. Para elite harus benar-benar menjalankan politik rasional dalam berpolitik.
"Para elit harus memperlihatkan itu tidak ada dendam dan intimidasi. Itu yang harus menjadi contoh yang kemudian itu bisa dilihat pemilih dan diikuti masyarakat atau pendukungnya dan menjadi rasional," ungkapnya.
Debat terbuka merupakan media untuk pemilih mengenal calon pemimpinnya serta memiliki konsekuensi.
"Jadi kita bersama yang memberikan keteladanan jangan sampai kontestasi demokrasi ini dicederai dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas bahkan mengarah pada kekerasan. Kita harus bawa pemilu ini pada arah dan langkah yang lebih maju. Ini demokrasi yang harus kita junjung tinggi bersama," tukasnya. (Sru/Z-7)
PENDIDIKAN bisa jadi merupakan salah satu konsep dan aktivitas yang paling kompleks serta multidimensional dalam sejarah manusia.
BAGAIMANA pendidikan dapat tetap berjalan ketika banjir merenggut kelas, fasilitas, bahkan rasa aman?
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat.
Universitas Pembangunan Jaya menggelar seminar internasional membahas peran AI dalam transformasi pendidikan tinggi bersama akademisi Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
SELAMA puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam delusi bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan hanya dengan menyuntikkan dana ke sekolah atau mengganti label kurikulum
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved