Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIH yang mengedepankan rasional merupakan unsur utama menciptakan demokrasi yang sehat dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Namun, menurut peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nicky Fachrizal, pada kenyataannya masyarakat terbagi dua yakni pemilih rasional dan sentimental. Dengan demikian undang-undang telah mengamanatkan peran partai politik untuk memberi edukasi politik demi menciptakan publik yang kuat secara literasi dan rasional.
"Perlu edukasi politik yang melibatkan masyarakat sipil dan parpol tentunya, malahan UU memberi mandat kepada parpol untuk mengadakan pendidikan politik," jelasnya, Sabtu (13/1).
Di samping itu peningkatan literasi politik perlu diimbangkan dengan membiasakan diskusi atau dialog sehingga perbedaan pendapat yang dihadapi menjadi biasa.
Baca juga: Bali Sambut Gibran dengan Baliho Caci Maki
"Sebab demokrasi itu memerlukan adanya pendapat-pendapat yang berbeda," sambungnya.
Para politisi sambung juga memiliki porsi sama bertugas untuk meningkatkan literasi publik dan menjadi teladan dalam menerapkan rasionalitas dalam mendukung dan memilih.
Baca juga: CORE: Anies Baswedan Miliki Visi Misi Perekonomian yang Paling Realistis
"Dengan rasionalitas maka tidak perlu ada hasutan atau pengaruh-pengaruh yang lebih mengarah pada perasaan atau emosional," terusnya.
Dalam prosesnya yang menjadi ironi yakni amanat UU tersebut dilaksanakan hanya saat mendekati waktu pemilu yaitu pendidikan pemilih (voter education).
"Nah ini hanya sebagian kecil dari political education. Dalam arti lain pendidikan politik jangan berhenti setelah pemilu saja atau saat mendekati pemilu edukasi ini baru dilakukan," cetusnya.
Baca juga: Polri: Pelaku Ancaman Pembunuhan Anies Baswedan Tak Terafiliasi Capres Lain
Sementara itu Tim Amin dari Partai NasDem Willy Aditya menerangkan politisi punya peran penting meningkatkan literasi publik dalam politik dan memilih. Para elite harus benar-benar menjalankan politik rasional dalam berpolitik.
"Para elit harus memperlihatkan itu tidak ada dendam dan intimidasi. Itu yang harus menjadi contoh yang kemudian itu bisa dilihat pemilih dan diikuti masyarakat atau pendukungnya dan menjadi rasional," ungkapnya.
Debat terbuka merupakan media untuk pemilih mengenal calon pemimpinnya serta memiliki konsekuensi.
"Jadi kita bersama yang memberikan keteladanan jangan sampai kontestasi demokrasi ini dicederai dengan tindakan-tindakan yang tidak pantas bahkan mengarah pada kekerasan. Kita harus bawa pemilu ini pada arah dan langkah yang lebih maju. Ini demokrasi yang harus kita junjung tinggi bersama," tukasnya. (Sru/Z-7)
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah paling rasional untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
Pelaksanaan TKA SD dan SMP tahun 2026 diawali dengan pendaftaran peserta 19 Januari hingga 28 Februari 2026,
Peran warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid, sangat strategis dalam memastikan sekolah aman dan nyaman.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved