Tes Skolastik Sulitkan Siswa, Sekolah di Daerah Butuh Dukungan Lebih

MULAI tahun 2023, proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) akan menggunakan sistem yang baru. Untuk SBMPTN atau dalam istilah barunya seleksi berbasis tes, soal yang digunakan lebih pada tes skolastik.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN Bintan Pesisir, Kepulauan Riau, Nurjaman mengakui bahwa tes berbasis skolastik memang lebih sulit. Tes ini mengacu pada ujian terkait dengan kemampuan bernalar, pemecahan masalah, hingga potensi kognitif seorang calon mahasiswa. Selain itu juga akan dimunculkan tes literasi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, meski bukan dalam konteks gramatika.

"Kalau penalaran itu umumnya anak-anak masih bisa, tapi kalau Bahasa Inggris di sini memang agak sulit," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (12/9).

Tes skolastik, menurutnya, memang lebih sulit dari pada tes potensi akademik. Pasalnya tes ini merupakan pengulangan bahwa ajaran atau sama seperti tes/ ujian di sekolah-sekolah. Sementara tes skolastik menjadi sesuatu yang baru bagi siswa lulusan SMA, khususnya di daerah-daerah.

"Harus ada sosialisasi sampai ke daerah-daerah. Mungkin siswa-siswa di kota sudah mengenal tes skolastik, tapi kita di daerah harus diakui ya. Jadi kebijakan juga harus bisa akomodir disparistas kota dan daerah," ucapnya.

Baca juga: Tak Lagi Urus SNMPTN dan SBMPTN, LTMPT Siap Dukung Jalur Mandiri PTN

Sosialisasi menjadi poin penting agar kebijakan ini tidak merugikan siswa di daerah untuk ikut seleksi masuk PTN. Apalagi mulai awal tahun 2023 sekolah-sekolah sudah mulai mempersiapkan para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Lebih lanjut, Nurjaman membeberkan bahwa situasi siswanya di daerah memang butuh dukungan pemerintah. Dukungan itu bukan sekadar kebijakan seleksi masuk PTN, tetapi lebih pada dukungan biaya kuliah yang murah.

"Setiap tahun itu sekitar 25% yang lanjut ke perguruan tinggi. Kebanyakan ke Palembang dan Pekanbaru. Yang 25% itu juga kebanyakan yang dapat Bidikmisi," tuturnya.

Biaya kuliah yang mahal merupakan kendala utama bagi anak-anak di daerah untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dengan biaya pendidikan yang mahal ditambah kebijakan seleksi yang sulit, maka anak-anak daerah makin jauh tertinggal.(OL-4)