Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH akan mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000 per orang pada Jumat (9/9). BSU adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terkait naiknya harga BBM.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rakor TPID yang disiarkan di akun Youtube Kemendagri RI pada Senin (5/9) mengumumkan data total anggaran untuk BSU akan turun sebesar Rp9,6 triliun dengan jumlah penerima sekitar 16 juta pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan tidak semua pekerja bergaji Rp3,5 juta atau sebesar UMP/UMKM bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan bantuan sosial BSU.
"Jumlah penerima eligible sebelum kami padankan itu memang 16 juta orang. Setelah kami padankan ada penerima bansos, PKH, BPUM dan Kartu Prakerja itu sebesar 1,1 juta orang, ASN ada 22 ribu orang, jadi totalnya jumlah penerima BSU itu 14.639.675 orang," ucap Ida.
Masyarakat yang telah menerima PKH (Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), Kartu Prakerja, ASN dan anggota TNI-Polri tidak akan menerima BSU 2022.
Kriteria Penerima BSU 2022:
1. Merupakan Warga Negara Indonesia
2. Merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022
Baca juga: Kemenaker Sudah Salurkan Pencairan BSU Tahap Pertama
3. Memiliki gaji paling tinggi Rp3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh)
4. Tidak menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), Kartu Prakerja, dan bukan merupakan ASN maupun anggota TNI-Polri
Cara Mengecek Penerima BSU 2022 atau Bukan:
1. Kunjungi situs kemnaker.go.id
2. Daftar akun. Apabila berlum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.
3. Login ke dalam akun Anda
4. Lengkapi profil Anda seperti foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi
5. Cek pemberitahuan
Anda akan menerima notifikasi jika terdaftar sebagai calon penerima BSU. Jika Anda memenuhi kriteria untuk menerima BSU 2022 namun Anda tidak terdaftar, hubungi contact center BPJK Ketenagakerjaan di website bpjsketenagakerjaan.go.id, telepon di nomor 175 atau WhatsApp di nomor +62 813 800 70175.(OL-5)
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.
Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.
Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.
Budi mengatakan, uang itu digunakan untuk ‘berpesta’ bagi para pegawai dalam satu divisi tersebut. Sebagian dipakai makan siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved