Rabu 07 September 2022, 09:32 WIB

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Menciptakan Keadilan Bagi Guru

Bianca Angelina Gendis | Humaniora
Tunjangan Profesi Guru (TPG) Menciptakan Keadilan Bagi Guru

ANTARA/Henry Purba
Unjuk rasa menolak RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

 

HILANGNYA tunjangan profesi guru atau TPG di dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mendapat sorotan.

Kepala Litbang Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumardiansyah Perdana Kusuma menyebutkan tunjangan profesi ini untuk menciptakan keadilan bagi para guru.

"Kami melihat tunjangan profesi itu, bagian dari menciptakan keadilan." kata Sumardiansyah ditemui dalam Diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR.

Sumardi juga menjelaskan perbedaan kesenjangan antara tunjangan profesia Guru ASN dan Swasta. Di mana tunjangan untuk guru swasta  cenderung mentok dan tidak mengalami kenaikan.

Baca juga: SDM Lokal Khawatir Tidak Mampu Bersaing Setelah Pembangunan IKN

"Guru negeri dan swasta mendapatkan TPG setiap bulan setara dengan satu kali gaji pokok yang pencairannya setiap tiga bulan sekali. Bagi guru ASN disesuaikan, tergantung dengan golongan dan pengalaman mengajarnya, misal bagi golongan III-A setara S1 Rp2.579.400 - Rp 4.236.400 Sedangkan bagi guru swasta diberikan Rp 1500.000," tutur Sumardi

Sumardi berharap tunjangan profesi ini harus tetap pertahankan. Peningkatan kompetensi dan kemampuan guru juga harus tetap ditunjukan.

"Harapannya TPG harus dipertahankan dan dibarengi oleh peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan terutama yang mampu menyasar guru-guru di daerah terpencil, daerah 3T, dan daerah perbatasan."

Selain itu ia juga mengharapkan pemerintah juga ikut memperhatikan tunjangan profesi untuk guru swasta.

"Bagi guru swasta pemberikan inpassing secara rutin dan berkelanjutan harus dilaksanakan berdasarkan ukuran masa kerja, penilaian kinerja, atau karya yang dihasilkan," tutupnya.

Di akhir, Sumardi juga menyampaikan PGRI ingin memastikan bahwa hak-hak kesejahteraan bagi guru dan dosen berupa tunjangan-tunjangan profesi benar-benar dituliskan dalam batang butuh RUU Sisdiknas, bukan pada ketentuan peralihan ataupun penutup.(H-3)

Baca Juga

ANTARA/Dedhez Anggara

Mitos dan Persepsi Pengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Senin 26 September 2022, 08:00 WIB
Hasto juga membantah bahwa alat kontrasepsi dapat mempengaruhi gairah seksual...
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Menteri Johnny akan Hadiri ITU PP 2022 untuk Pencalonan ITU Council dan Anggota RRB

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 26 September 2022, 07:43 WIB
Khusus untuk pencalonan kandidat Indonesia di RRB Region Asia Pasifik, Pemerintah Indonesia juga akan meminta dukungan dari negara-negara...
MI/Dok Kemenkominfo

Sekjen Kominfo Paparkan Akselerasi Transformasi Digital di Bucharest Ministerial Roundtable

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 26 September 2022, 07:38 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan Indonesia juga memaparkan langkah akselerasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya