TERJADINYA kasus kekerasan fisik maupun seksual hingga meninggalnya seseorang di lingkungan pesantren membuat reputasi lembaga pendidikan keagamaan terganggu. Padahal kontribusi pesantren sangat besar dalam memperbaiki akhlak seseorang mulai dari sejak perjuangan kemerdekaan bangsa hingga sekarang.
Kasus kekerasan fisik yang baru ini terjadi di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo Kota Tangerang yang mengakibatkan meninggalnya santri RAP, 13, di tangan kakak kelasnya.
Kemudian kasus seksual yang menggegerkan tahun ini yakni pelaku Herry Wirawan, 37, merupakan pemilik Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru, Kota Bandung memperkosa belasan santriwati.
Baca juga: Kemensos dan Tanoto Foundation Dorong Percepatan Penurunan Stunting
Baca juga: DPR Setujui Lima Dewas Badan Pengelola Keuangan Haji Periode 2022-2027
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan pesantren telah melahirkan banyak generasi yang siap berkiprah di berbagai medan. Pesantren juga menjadi role model integrasi pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum.
"Peran strategis pesantren tentu harus terus kita jaga, termasuk dari hal-hal yang mencoreng citra pesantren. Beberapa waktu terakhir kita menyaksikan pemberitaan tentang perilaku amoral oknum pesantren. Tindakan amoral tersebut sangat mengganggu reputasi pesantren," kata Zainut, Rabu (31/8).
"Kita semua berkepentingan untuk menjaga marwah pesantren sebagai kiblat pendidikan di Indonesia," sambungnya.
Kementerian Agama telah mengambil langkah preventif agar kejadian serupa tak terulang. Namun, langkah Kemenag juga membutuhkan dukungan masyarakat. Partisipasi publik dalam mengawal kebijakan, menjadi poin penting tercapainya tujuan penguatan pesantren.
Zainut menyebutkan MUI adalah mitra pemerintah dalam membangun akhlak bangsa. Ada banyak hal yang telah, sedang, dan terus dikerjakan bersama oleh Kemenag dan MUI dalam upaya penguatan pendidikan Islam, khususnya pesantren.
"Kami juga mengajak MUI untuk terus menyuarakan pesan-pesan agama yang sejuk dan bernas di ruang publik dan kepada para pengambil kebijakan," pungkasnya. (H-3)
