Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama menilai penting peran pengelola media sosial pemerintah. Sebab melalui mereka, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa disampaikan secara luas ke masyarakat. Hal itu mengingat, saat ini merupakan era dimana masyarakat begitu gandrung akan media sosial (medsos).
Adapun salah satu hal yang seharusnya bisa masif digaungkan oleh pengelola media sosial pemerintah, ialah mengenai peran Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi pada KTT G20 mendatang.
"Memang lebih kita tekankan lagi bagaimana kita memanfaatkan internet tadi. Terutama untuk kita saat ini, pesan dari Pak Menteri (Johnny G. Plate) dan Pak Dirjen (Usman Kansong), terkait kita bagaimana kita menggaungkan mengamplifikasi kita Indonesia sebagai presidensi G-20," ujar Hasyim dalam Bimbingan Teknis Pengelola Media Sosial Pemerintah: Strategi Komunikasi Krisis dan Evaluasi Kinerja Media Sosial, Batam, Kepulauan Riau, kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrib, daring dan luring.
"Ini terkait dengan bagaimana peran dari bapak-ibu semua, pengelola dari media sosial pemerintah ini untuk bisa mengamplifikasi itu," imbuhnya.
Upaya ini perlu dilakukan, mengingat waktu pelaksanaan KTT G20 di Bali tersebut, tinggal sekitar 70 hari lagi. Terlebih, hasil survei beberapa bulan lalu menunjukkan, hanya 30 persen masyarakat yang mengetahui bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pada konferensi tingkat tinggi ini. Atas itu pula, Hasyim berharap adanya pola komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan terkait KTT G20 di Indonesia, melalui media sosial pemerintah.
"Karena kita memang perlu mengubah pola komunikasi kita, konten-konten yang lebih membumi yang menjadi tuntutan saat ini. Kita perlu cara-cara baru, terobosan baru terutama inovasi di konten," paparnya.
"Semakin banyak orang ter-connect dengan media sosial maka itu menjadi kesempatan tantangan untuk mengamplifikasi terutama G20 dan juga agenda lainnya kepada masyarakat luas," sambungnya.
Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo sendiri telah meluncurkan program dengan tagline Bermitra (Bersama Masyarakat Indonesia Tingkatkan Reputasi Bangsa). Melalui program ini, pihaknya tidak hanya mengkomunikasikan apa-apa yang dilakukan pemerintah secara nasional, tapi juga kepada dunia internasional. Termasuk pada saat KTT G20 nanti.
Sementara, Kassubbag Strategi Komunikasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ahmady Muhajiri, memaparkan komunikasi yang tepat dilakukan dalam kondisi krisis, oleh pengelola medsos pemerintah. Yang harus dipahami ialah, reputasi dapat diuntungkan atau dirugikan di kala kondisi krisis.
Jika pengelola media sosial pemerintah menyampaikan newshole, kata dia seseorang yang tidak punya kualifikasi akan menyampaikannya. Persepsi, lanjutnya adalah realita, jika tidak sesuai fakta maka harus diubah.
Kemudian, kata Ahmady, mengetahui apa yang harus dilakukan pengelola medsos pemerintah adalah setengah pertempuran saat komunikasi krisis. Selanjutnya, semakin lama menunda pengamanan informasi saat kondisi krisis, harga yang dibayar akan semakin lama.
"Jadi ketika krisis ketika kita tidak bisa menjelaskan realitas yang terjadi, maka bisa jadi itu yang dipahami oleh publik, ditangkap oleh publik. Ketika terjadi krisis tidak segera menjelaskan, tidak segera berbicara maka nanti ada orang lain yang tidak kompeten menjelaskan, akan bercerita," paparnya.
Aqsath Rasyid, praktisi media sosial menambahkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pengelola medsos pemerintah, guna meningkatkan engagement atau interaksi. Di antaranya memahami audiens, mengelola konten dengan baik, dan merespons setiap pertanyaan publik.
Sementara untuk mengelola reputasi, yaitu dengan memahami reputasi masyarakat, memantau isu-isu terkait, selesaikan isu tersebut dengan bijak.
"Prinsipnya apa yang kita mau sampaikan, juga harus melihat yang mereka sukai," jelasnya.
Adapun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Riau, Hasan mengucapkan terima kasih atas digelarnya bimtek tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan dalam kegiatan itu sangatlah penting bagi pemerintah daerah.
"Karena setiap konten yang kita upload masyarakat atau netizen berkomentar atau bertanya, itu harus kita kelola pertanyaannya dengan baik. Tentu harus punya teknik cara kita dalam menjawab dalam setiap konten-konten," ujarnya.
"Terima kasih kepada Kominfo melalui Pak Direktur hari ini melaksanakan bimtek ini," sambung Hasan. (OL-13)
Penghargaan tersebut diraih Pemda Provinsi Jawa Barat sejalan dengan penilaian indeks keterbukaan informasi publik.
H3B kini telah resmi bergabung dengan H3 Indonesia dan menjadi BPC Bandung
Penghargaan yang diraih terdiri dari terbaik ke-2 untuk karya media audio visual, serta penghargaan nominasi 6 besar terbaik untuk karya siaran pers
Idham juga meminta Humas Polri agar selalu mengambil peran, partisipatif dalam setiap momentum guna mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman
usri mengatakan keahlian Jakaria dalam bermedia sosial dapat dilihat dari pengikutnya yang mencapai ratusan ribu. Ia mengatakan dengan keahlian itu bisa mengembangkan media sosial Polda
"Informasi publik menjadi fasilitas bagi masyarakat yang harus aktif dalam proses penentuan kebijakan," kata Benyamin saat.membuka kegiatan sosialisasi tersebut.
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved