Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PERPUSTAKAAN Nasional (Perpusnas) menjalin kerja sama bidang perpustakaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kerja sama dilakukan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dengan Panglima TNI yang diwakili oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI, Marsda TNI Agus M Bahron.
Kepala Perpusnas menyampaikan, kerja sama yang dijalin oleh Perpusnas dan TNI merupakan suatu kekuatan baru dalam menyiapkan sumber-sumber bahan bacaan untuk masyarakat.
"Kami merasa mendapatkan kekuatan baru. Karena kami tahu kekuatan TNI sampai pelosok. Bukan hanya menjaga teritorial, tetapi lebih pada paradigma bagaimana membantu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan kerja sama ini, kami akan siap mendukung menyediakan sumber informasi yang terbaru, terpercaya, dan terkini," ungkapnya pada Selasa (9/8).
Syarif menambahkan, paradigma perpustakaan kini telah berubah dan berkembang. Peran perpustakaan sebagai manajemen koleksi hanya 10%, sedangkan sebagai manajemen pengetahuan 20%, dan 70% peran perpustakaan sebagai transfer pengetahuan.
"Saya kira peran TNI dalam Manunggal Rakyat itu sangat penting sesuai dengan paradigma perpustakaan saat ini," katanya.
Dikatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan. Hal ini untuk menginformasikan tentang perkembangan dunia ilmu pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat.
"Kehadiran bapak-bapak dari TNI saat ini, menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam membangun sinergitas dalam memastikan orientasi pengembangan kita ke depan, bergeser dari perang kekuatan fisik terhadap perang kekuatan berpikir," lanjutnya.
Sementara itu, Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI, yang membacakan sambutan Panglima TNI, menjelaskan dinamika lingkungan strategis pada tataran global, regional dan nasional, telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman menjadi semakin kompleks. Baik ancaman militer, ancaman nonmiliter maupun ancaman hibrida.
"Menjawab tantangan ini maka diperlukan Pertahanan Negara yang tangguh terdiri dari Pertahanan Militer dan Nirmiliter dengan mengacu pada sistem pertahanan bersifat semesta yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah," katanya.
Lebih lanjut, Agus menambahkan, hal tersebut harus menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat. "Kegiatan ini semakin meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," imbuhnya.
Usai penandatanganan MoU, digelar talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) yang mengangkat tema 'Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi Melalui Budaya Literasi'.
Wakil Gubernur Lemhannas RI, Mohammad Sabrar Fadhilah, mengatakan pertahanan dan keamanan merupakan bagian dari kegiatan yang dinamis. Pertahanan dan keamanan tidak hanya urusan TNI tetapi juga semua pihak. TNI termasuk perpustakaan menjadi bagian istimewa dari anak bangsa yang harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
"Kita juga tahu bahwa literasi, perpustakaan dan buku adalah jendela dunia yang membuka pemahaman kita tentang banyak hal. Sehingga TNI memandang sangat perlu untuk dapat bergandengan tangan dengan semua pihak untuk menjaga negeri ini agar tetap bisa maju, tetap eksis mencapai tujuan nasional, masyarakat sejahtera adil dan makmur," katanya.
Wakil Komandan Kodiklat TNI, Marsda TNI Hesly Paat, mengatakan budaya literasi di lingkungan pendidikan TNI terutama Kodiklat (Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat), berperan untuk meningkatkan kemampuan maupun kualifikasi personel yang ada di TNI.
"Pada pelatihan tersebut perlu adanya penguatan literasi yang kita dapatkan mungkin lewat digital maupun buku yang ada di perpustakaan," terangnya.
Sementara itu, Kepala Museum Satriamandala dan Kapustaka TNI, Letkol Adm A. Rachman Jamal, menjelaskan inti dari pengelolaan perpustakaan di Pusat Sejarah TNI (Pusjarah TNI) yakni memilih dan memilah buku bacaan yang sangat kredibel.
Karena hal ini terkait dengan pembinaan kesejarahan, sehingga seluruh buku-buku yang dimiliki berkaitan dengan koleksi khusus sehingga dapat dijadikan bahan riset dan penulisan.
"Pusjarah TNI juga memproduksi buku-buku yang ditujukan untuk seluruh jajaran TNI. Terakhir Pusjarah ikut berperan aktif dalam mengumpulkan dokumentasi terkait pandemi covid-19, sehingga Pusjarah berhasil menulis buku peran aktif TNI dalam penanganan pandemi covid-19," pungkasnya.(H-2)
Tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan surat keputusan pendirian perpustakaan beserta struktur pengelolanya yang akan ditetapkan oleh OIKN dan Kementerian Agama.
iPusnas saat ini memiliki sekitar 134.309 judul koleksi dengan total 1.480.649 salinan digital, serta mencatat 770.106 pengguna baru sepanjang 2025.
Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana melontarkan kritik keras terhadap buruknya layanan digital dan memprihatinkannya kondisi fisik perpustakaan di Indonesia.
Kondisi perpustakaan daerah serta layanan digital nasional menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
Perpusnas sudah banyak menggulirkan bantuan program penguatan budaya baca seperti lewat bantuan bahan bacaan bermutu yang disampaikan ke desa, taman baca masyarakat, rumah ibadah.
"Anak tidak hanya membaca teks singkat, tetapi juga belajar memahami konteks dari gambar, karakter dan tokoh di dalam komik secara berkelanjutan,"
Peran aktif prajurit TNI dalam membantu masyarakat dearah adalah wujud pengabdian Dan kecintaan TNI terhadap Rakyat dan Bangsa Indonesia.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved