Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYANDANG disabilitas masih menjadi isu yang minim diperbincangkan oleh petinggi-petinggi dunia. Hingga saat ini, penyandang disabilitas masih sangat sulit dalam mendapatkan pekerjaan terutama di negara-negara berkembang.
“80%-90% penyandang disabilitas di negara berkembang tidak memiliki pekerjaan, meskipun jumlahnya besar namun partisipasi negara G20 terhadap hal ini masih memperihatinkan” ujar Suharto, Ketua Sarana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel Indonesia.
Padahal, hingga saat ini penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar dunia yang angkanya menyentuh 15% dari populasi dunia. Suharto juga menambahkan bahwa seharusnya negara-negara G20 lebih memperhatikan isu disabilitas di negaranya.
Baca juga: Tiga Tersangka Perundungan di Tasikmalaya Harus Dilakukan Proses Hukum
Baca juga: IDI Meminta Semua Dokter Mewaspadai Gejala Cacar Monyet pada Pasien
Menurutnya, kurangnya teknologi adaptif menjadi alasan para pemilik usaha menolak mempekerjakan para penyandang difabilitas. Akibatnya saat ini sangat diperlukan kebijakan untuk memastikan penyebaran teknologi adaptif yang diberikan kepada penyandang disabilitas.
“Layanan untuk penyandang disabilitas masih memiliki gap yang luar biasa. Saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu keluarga, KTP maupun Akta Kelahiran sehingga tidak bisa mendapatkan perlindungan sosial,” ungkapnya.
Menurut Suharto, saat ini penyandang disabilitas juga masih mendapatkan upah bekerja yang lebih minim. Hal ini tentunya berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang semakin parah. “Saran kami untuk negara G20, program pemberantasan kemiskinan harus menyertakan para difabel secara penuh” ujar Suharto dalam Side Event Working Group & Humanitarian, Rabu (27/7).
Dalam diskusi publik yang membahas tentang Migrasi, Ketenagakerjaan dan Disabilitas ini Suharto juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki kebijakan kuota 2% difabel di pemerintahan atau BUMN dan 1% di perusahaan swasta. Namun, kuota ini belum terpenuhi secara sempurna akibat kurangnya pemahaman serta teknologi adaptif.
“Para penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mau ikut produktif dan ingin bermanfaat, sehingga mereka ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja,” ujar Suharto. (H-3)
Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami terhadap inovasi dan kolaborasi, memastikan bahwa mata uang Indonesia tetap aman, tepercaya, dan siap menghadapi masa depan.
Masuknya AI ke dalam proses kerja sering kali memicu kekhawatiran sekaligus memperlebar celah keterampilan (skill gap) di kalangan karyawan.
Brian menjelaskan bahwa logam tanah jarang merupakan material strategis yang menjadi kunci dalam pengembangan industri kendaraan nasional (mobnas),
Dengan teknologi bedah robotik, standar perawatan bedah tidak lagi dibatasi oleh jarak geografis, melainkan ditentukan oleh kualitas keahlian dan presisi teknologi.
Program ini dirancang sebagai layanan berbasis medis yang aman. Melalui skrining ketat, penentuan dosis personal, hingga pendampingan ahli gizi.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Dalam percakapan global tentang masa depan modal dan ekonomi Asia Tenggara, Indonesia bukanlah sekadar pasar negara berkembang, melainkan sebuah ekonomi kepulauan.
Proses mempertemukan pelaku usaha atau business matchmaking dianggap menjadi jurus ampuh bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 7 yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah energi bersih dan terjangkau.
"Tagih utang iklim kepada negara maju. Bukan dagang karbon. Karena negara-negara maju punya utang iklim, mereka sudah pakai fosil duluan,"
WAKIL Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan di tengah perlambatan ekonomi global, 108 negara berpotensi tidak berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved