Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYANDANG disabilitas masih menjadi isu yang minim diperbincangkan oleh petinggi-petinggi dunia. Hingga saat ini, penyandang disabilitas masih sangat sulit dalam mendapatkan pekerjaan terutama di negara-negara berkembang.
“80%-90% penyandang disabilitas di negara berkembang tidak memiliki pekerjaan, meskipun jumlahnya besar namun partisipasi negara G20 terhadap hal ini masih memperihatinkan” ujar Suharto, Ketua Sarana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel Indonesia.
Padahal, hingga saat ini penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar dunia yang angkanya menyentuh 15% dari populasi dunia. Suharto juga menambahkan bahwa seharusnya negara-negara G20 lebih memperhatikan isu disabilitas di negaranya.
Baca juga: Tiga Tersangka Perundungan di Tasikmalaya Harus Dilakukan Proses Hukum
Baca juga: IDI Meminta Semua Dokter Mewaspadai Gejala Cacar Monyet pada Pasien
Menurutnya, kurangnya teknologi adaptif menjadi alasan para pemilik usaha menolak mempekerjakan para penyandang difabilitas. Akibatnya saat ini sangat diperlukan kebijakan untuk memastikan penyebaran teknologi adaptif yang diberikan kepada penyandang disabilitas.
“Layanan untuk penyandang disabilitas masih memiliki gap yang luar biasa. Saat ini masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu keluarga, KTP maupun Akta Kelahiran sehingga tidak bisa mendapatkan perlindungan sosial,” ungkapnya.
Menurut Suharto, saat ini penyandang disabilitas juga masih mendapatkan upah bekerja yang lebih minim. Hal ini tentunya berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang semakin parah. “Saran kami untuk negara G20, program pemberantasan kemiskinan harus menyertakan para difabel secara penuh” ujar Suharto dalam Side Event Working Group & Humanitarian, Rabu (27/7).
Dalam diskusi publik yang membahas tentang Migrasi, Ketenagakerjaan dan Disabilitas ini Suharto juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki kebijakan kuota 2% difabel di pemerintahan atau BUMN dan 1% di perusahaan swasta. Namun, kuota ini belum terpenuhi secara sempurna akibat kurangnya pemahaman serta teknologi adaptif.
“Para penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mau ikut produktif dan ingin bermanfaat, sehingga mereka ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia kerja,” ujar Suharto. (H-3)
BRIN dan Bulog memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan teknologi penyimpanan dan pengamanan pangan guna mendukung ketahanan logistik pangan nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo kunjungi Jepang, bahas kerja sama investasi, energi, teknologi, hingga pendidikan demi memperkuat hubungan strategis RI-Tokyo.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide hadir dengan rasio layar 4:3, Snapdragon 8 Elite Gen 5, dan baterai 5.000 mAh. Cek spesifikasi lengkapnya di sini!
Studi PISA dan data global menunjukkan kemampuan kognitif Gen Z menurun di beberapa aspek. Apa penyebabnya dan keunggulannya?
JOLLA mengumumkan perubahan signifikan pada konfigurasi perangkat terbarunya, Jolla Phone (2026), sebagai respons terhadap tekanan industri yang semakin besar,
IndoCart mendorong pengembangan ekosistem teknologi 3D printing yang lebih terbuka dan inklusif di Indonesia.
Mengapa transplantasi ginjal sulit berkembang di negara berkembang? Studi terbaru mengungkap 4 kendala utama, mulai dari biaya hingga faktor sosial.
Dalam percakapan global tentang masa depan modal dan ekonomi Asia Tenggara, Indonesia bukanlah sekadar pasar negara berkembang, melainkan sebuah ekonomi kepulauan.
Proses mempertemukan pelaku usaha atau business matchmaking dianggap menjadi jurus ampuh bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 7 yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah energi bersih dan terjangkau.
"Tagih utang iklim kepada negara maju. Bukan dagang karbon. Karena negara-negara maju punya utang iklim, mereka sudah pakai fosil duluan,"
WAKIL Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan di tengah perlambatan ekonomi global, 108 negara berpotensi tidak berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved