Kamis 07 Juli 2022, 15:06 WIB

Penuntasan Aturan Teknis UU TPKS Harus Dipercepat demi Kepastian Hukum

Mediaindonesia.com | Humaniora
Penuntasan Aturan Teknis UU TPKS Harus Dipercepat demi Kepastian Hukum

Antara/Syifa Yulinnas.
Peserta aksi memegang boneka bertuliskan, "Jangan jadikan kami sibunga berikutnya," saat unjuk rasa oleh Gerakan Ibu Mencari Keadilan.

 

URGENSI percepatan penyelesaian sejumlah aturan teknis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) semakin kuat. Ini perlu dilakukan agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat segera mendapat kepastian. 

"Mengemukanya kegagalan aparat penegak hukum menangkap anak seorang tokoh masyarakat yang merupakan tersangka pelaku pelecehan seksual seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Dorongan untuk mempercepat lahirnya aturan-aturan turunan UU TPKS harus diperkuat," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/7). 

Menurut Lestari, upaya percepatan penuntasan sejumlah aturan pelaksanaan terkait UU TPKS harus benar-benar menjadi komitmen bersama dari para pemangku kepentingan. Karenanya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah proses hukum terkait kasus-kasus kekerasan seksual di Tanah Air penanganannya juga harus mendapat dukungan penuh dari para penegak hukum. 

Baca juga: Koordinasi Antarinstitusi dan Pemda Kunci Percepatan Penanggulangan Stunting

Upaya terkait langkah perlindungan korban dan proses hukum yang berkeadilan dalam kasus-kasus kekerasan seksual, tegas Rerie, harus benar-benar dipahami oleh para penegak hukum dan masyarakat. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para penegak hukum mampu memproses kasus-kasus kekerasan seksual dengan seadil-adilnya.

Catatan Tahunan 2022 Komnas Perempuan mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan badan peradilan agama terkumpul sebanyak 338.496 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Menurut Rerie, sikap tegas dalam proses penegakan hukum pada kasus-kasus kekerasan seksual sangat diperlukan, agar kepastian setiap warga negara mendapat perlindungan terhadap hak-hak dasarnya semakin kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum meningkat. (OL-14)

Baca Juga

pramuka.id

Ketua Kwarnas Ajak Pramuka Selalu Berdedikasi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 11:50 WIB
"Marilah kita tetap ceria, selalu berdedikasi dalam semua aktivitas, baik di sekolah, kampus, tempat pekerjaan, maupun lainnya dan...
MI/ Susanto

Digitalisasi Bantu Mengurangi Angka Kematian Jemaah Haji 2022

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 11:20 WIB
TelePetugas berfokus sebagai kontrol kesehatan jemaah dari semua aspek meliputi rawat jalan, rujukan, karantina, pengawasan makanan, hingga...
MI/HO

Pulihkan Ekosistem Pesisir, Sekjen KLHK bersama IKA PIMNAS Tanam Mengrove di Tana Tidung

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 10:40 WIB
"Upaya pemulihan lingkungan melalui rehabilitasi mangrove ini menjadi agenda utama Bapak Presiden, sekaligus upaya untuk mengurangi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya