SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung rencana Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk melakukan audit seluruh perusahaan di industri perkebunan kelapa sawit.
Audit dinilai sangat diperlukan untuk membenahi industri sawit. Pemerintah pun diminta serius dan menjangkau seluruh persoalan yang ada di industri sawit.
"Karena langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola industri sawit pada hulu dan hilir," ujar Sekretaris Jendral SPKS Mansuetus Darto dalam keterangan pers, Jumat (27/5).
Baca juga: Kepercayaan Baru, Luhut Diperintah Bereskan Sengkarut Minyak Goreng
Menurutnya, langkah audit yang akan dilakukan pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada persoalan perizinan, melainkan juga semua permasalah laten yang ada di lapangan.
Pembenahan tata kelola industri perkebunan sawit di Tanah Air tidak berhenti pada persoalan legalitas. Seperti, perizinan, Hak Guna Usaha (HGU) dan plasma.
Baca juga: Ekspor CPO Dibuka, Harga TBS Petani Masih Rendah
Mengacu data Kementerian Pertanian, luas perkebunan sawit rakyat di bawah 25 hektare sekitar 6,7 juta hektar. Lalu pada 2022, petani sawit rakyat hanya memiliki 2,3 juta hektare perkebunan.
"Artinya, masih banyak yang memiliki lahan di atas 25 hektare, kemudian mengatasnamakan sebagai petani sawit. Ini butuh evaluasi, agar pemilik lahan di atas 25 hektare wajib Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan memiliki HGU," pungkas Darto.(OL-11)
