Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPR-RI Puan Maharani menuturkan DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, menurut Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira meminta tambah alokasi perlindungan sosial.
Tahun depan, tekanan ekonomi akan jauh lebih kompleks, misalnya adanya kenaikan tingkat suku bunga, sektor-sektor yang belum pulih akibat pandemi, dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan tekanan seperti ini, pemerintah diminta bijak dalam mengelola anggaran.
“Dibanding fokus pada pembangunan IKN, lebih baik menambah anggaran perlindungan sosial. Apalagi indonesia ini salah satu negara di ASEAN yang anggaran perlindungan sosial terhadap PDB relatif kecil,” tutur Bhima.
Pemerintah pada tahun depan sumbangsih APBN untuk dana perlindungan sosial (Parlinsos) tahun depan maksimal sebesar Rp349 triliun. Angka itu turun dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp427,5 triliun.
“Tentunya melihat dari inflasi makro RAPBN 2023 inflasi masih berkisar 4%, tentunya tahun depan masih ada tekanan stabilitas harga pangan dan energi. juga asumsi minyak mentah 80-100 dollar per barrel artinya masih ada resiko tekanan daya beli bagi masyarakat menengah bawah, dan ini harusnya ini direspon dengan penambahan dari anggaran perlindungan sosial,” Kata Bhima hari ini (20/5).
Baca juga: Peringati Hari Buku Nasional, BCA Bagikan 1.000 Buku untuk Nasabah
Sebelumnya, Puan Maharani menuturkan DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan anggaran negara agar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan usai Rapat Paripurna DPR, hari ini (20/5).
Sementara itu, Pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa indonesia sudah tidak bisa lagi mengandalkan pemasukan dari sektor pertambangan di tengah kondisi ketidakpastian global. Saat ini, dunia fokus pada persoalan energi dan pangan. Hal itu menjadikan penerimaan negara menjadi tidak selapang sebelumnya.
"Ini artinya APBN kita, kelihatannya, fiskalnya itu sempit. Penerimaannya sempit. Tapi belanja itu akan tinggi," tegasnya.
Uchok juga menyarankan agar menghentikan pembangunan yang tidak begitu krusial. Sebaliknya, negara harus fokus pada belanja gaji pegawai dan membiayai program untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Pembangunan yang tidak penting disetop dulu. Sekarang negara itu adalah bagaimana fokus untuk gaji pegawai sama untuk program atau proyek pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, UMKM," tegasnya.
Uchok juga menyatakan hal itu penting dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial. "Iya jadi harus ditelusuri dulu anggaran-anggaran yang tidak penting, nanti sisanya untuk subsidi energi dan gaji pegawai. Mengapa harus disubsidi? Karena rakyatnya jangan anarkis," tandasnya. (OL-4)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved