JARAK Ramaikan Aksi Unjuk Rasa di DPR RI Bawa isu Lingkungan

BERBEDA dengan kelompok demo lainnya yang membawa isu harga minyak goreng dan tolak Jokowi tiga periode. Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK) turun jalan bawa isu mafia batu bara  Tan Paulin, yang merugikan lingkungan dan keuangan negara.

Ketua DPP JARAK, Donny Manurung menerangkan bahwa ia bersama aktivis di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah tiga bulan bersuara di depan Gedung DPR RI, tapi belum mendapat hasil.

"Hingga hari ini Tan Paulin tidak diperiksa, tidak dipanggil, tidak diusut. Kami menduga ada jenderal-jenderal yang membeking," tegas Donny, di depan Gedung MPR/DPR RI, Kamis (21/4).

Sehinggal atas dugaan ini, Donny menuntut agar pihak yang berwenang dapat segera mencabut jabatan dari orang-orang yang diduga menjadi bekingan Tan Paulin.

Sebab menurut Donny, hal ini sudah merugikan banyak hal mulai dari masyarakat, hutan, hingga memiskinkan masyarakat ada di Kalimantan Timur.

"Dampaknya sangat besar. Kalau kita lihat, jalan Kalimantan Timur semuanya hancur dari hulu Sungai Mahakam, itu semuanya hancur. Jalan juga hancur," lanjutnya mengebu-gebu.

Selain itu ditambahkan olehnya bahwa bekas galian tambang di Kalimantan Timur juga tidak direklamasi, mengakibatkan banyak korban anak kecil yang tercebur dan tenggelam di dalamnya.

Untuk itu, JARAK meminta beberapa tuntutan yakni;
1. Komisi III dan VII DPR RI segera bentuk panja khusus mafia batu bara Tan Paulin
2. Presiden, Kapolri, dan Periwra TNI copot Perwira Tinggi bintang tiga, bintang dua, dan bintang satu yang terlibat mafia tambang batu bara Kaltim
3. Jokowi dan ESDM cabut IUP Tan Paulin karena merusak infrastruktur dan merugikan masyarakat Kaltim
4. Dirjen Pajak ungkap kejahatan dan penggelapan pajak Tan Paulin
5. Tangkap Tan Paulin
6. Usut tuntas dan adili seluruh perusak lingkungan di seluruh wilayah Indonesia
7. Berikan hak-hak pekerja tambang

Beberapa waktu lalu sempat diberitakan, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Anggota Komisi VII DPR, Muhammad Nasir menyebut ada dugaan skandal penjualan batu bara tersembunyi di Kalimantan Timur. (OL-13)

Baca Juga: Presiden Bagikan Bansos di Empat Pasar di Bogor